Elviana Tegas, Tantang Pemerintah Pusat Berikan Hak Otonomi Daerah Perijinan Kelola SDA

Jambi24Jam Sabtu, Mei 10, 2025

Senator Elviana Minta Pemerintah Pusat Berikan Hak Otonomi Daerah Perijinan Kelola SDA. (Foto tangkap layar)

Jambipos Online, Jambi-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi Dra Hj Elviana MSi meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan wewenang otonomi ke daerah seluas-luasnya dalam mengelola sumber daya alam (SDA) di daerah. Kini Pemerintah Pusat terus mempersempit kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

Hal itu tampak dari aksi mahasiswa demo "Indonesia gelap" ternyata pemerintah pusat telah mempersempit ruang pemerintah daerah dengan izin tambang di kelola pusat. Biasanya dikelola daerah. Juga dana guru sertifikasi biasa dititipkan ke Pemda, sekarang ditarik pusat.

Hal itu diungkapkan Elviana disela-sela rapat Komite IV DPD RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dan Para Pejabat laian serta para Deputi di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Elviana, aksi demo "Indonesua gelap" sudah pas berdasarkan data kebijakan pusat yang mempersempit kewenangan otonomi daerah dalam mengelola SDA.

"Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy kaget ketika saya bilang Indonesia benar-benar akan gelap jika pemerintah pusat tidak mau menyerahkan urusan pengelolaan kekayaan alam daerah ke Pemerinta Daerah," tegas Elviana yang mendapat standing applus dari peserta rapat karena Senator Elviana secara tegas meminta pemerintah Pusat agar memberi otonomi ke daerah seluas-luasnya.

" Sumber pertumbuhan ekonomi itu ada di daerah. Tergantung kepala daerahnya. Tapi jangan lupa pak, tergantung juga pemerintah pusat. Seperti apapun Jambi pak, tapi kalau masih seperti sekarang, saya yakin pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Presiden Prabowo 8 persen itu tidak akan tercapai. Dan terbukti kan, triwulan pertama tahun 2025 ini, pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,87 persen. Dan itu catatan BPS terendah sejak tahun 2021,"ujar Elviana dihadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

"Oleh sebab itu, beberapa hal yang fokus, berani tidak bapak merubah pola itu. Kembalikan ijin tambang ke daerah. Maka daerah yang punya tambang batu bara, kembalikan itu ke mereka. Nanti akan bisa dilokalisir, ada daerah saya dia akan subsidi kepada daerah yang miskin. Ijin tambang kembalikan ke otonomi daerah, agar pertumbuhan ekonomi di daerah maju dan tidak hanya bertumpu di pusat,"kata Elviana yang sudah 25 tahun mengabdi dari Senayan untuk Provinsi Jambi ini.

Elviana juga meminta Pemerintah Pusat, memberikan kewenangan yang berimbang dan juga bagis hasil SDA kepada daerah yang juga berimbang. Provinsi Jambi memiliki SDA yang kaya bidang pertambangan, migas dan batu bara, juga perkebunan kelapa sawit, namun pendapatan daerah dari SDA itu sangat minim karena dikuasai oleh Pemerintah Pusat. (J24-AsenkLeeSaragih)