Turut hadir Kapolres Muarojambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kajari, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepala OPD, Camat, Kepala Bagian (Kabag), serta Kepala Desa.
Dalam penyampaiannya Bupati Muarojambi Dr Bambang Bayu Suseno secara terbuka mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menjelaskan, sebelum penyesuaian, proyeksi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp 1,371 triliun.
Namun, setelah adanya informasi terbaru mengenai alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, pendapatan tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 1,197 triliun.
"Penurunan ini tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan kita untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kita tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan sekaligus dengan kemampuan fiskal yang terbatas," ungkap Bambang Bayu Suseno.
Meski demikian, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik maupun menghentikan pembangunan daerah. Di tengah keterbatasan APBD, Pemkab Muarojambi mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan di luar skema APBD reguler.
Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun sumber pembiayaan lainnya yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Menurut Bambang, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Muarojambi masih cukup besar, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga infrastruktur pelayanan publik. Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut secara bersamaan masih terbatas.
"Kita tidak ingin pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur pelayanan publik lainnya harus menunggu terlalu lama hanya karena keterbatasan kemampuan APBD," tegas Bupati.
Bambang Bayu Susenopun meminta dukungan DPRD agar pemerintah daerah dapat melakukan pembahasan dan penjajakan lebih lanjut bersama OPD maupun kementerian terkait untuk mengkaji berbagai alternatif pembiayaan tersebut.
Selain mencari sumber pembiayaan alternatif, Bupati juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam APBN 2027 terkait alokasi sekitar Rp 23 triliun untuk mendukung pembiayaan gaji atau honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Bupati, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih perlu menunggu kepastian prosedur, petunjuk teknis, serta mekanisme penyaluran anggaran dari pemerintah pusat.
Jika kebijakan tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan, diharapkan ruang fiskal daerah akan semakin terbuka untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp 1.197.719.978.181,69.Pendapatan tersebut terdiri atas:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 188.958.921.356,69.Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 942.904.781.000.Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 65.856.275.825.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.196.719.978.181,69.Pada sisi pembiayaan, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1 miliar yang dialokasikan seluruhnya untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp 1 Miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat minus Rp 1 Miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan direncanakan nihil. (J24/Red).
0Komentar