Foto Ilustrasi. (J24)

Merangin, J24 - Kerusakan Jalan Poros Margoyoso di Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, yang berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perbaikan signifikan, mendorong warga mengambil langkah swadaya dengan menggalang dana untuk perbaikan.

Kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan kerap tergenang air dinilai menghambat aktivitas masyarakat serta meningkatkan risiko kecelakaan. Jalan tersebut merupakan akses penting bagi mobilitas warga dan distribusi barang.

Aksi warga menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Di tengah upaya swadaya tersebut, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Merangin turut menuai perhatian, khususnya rencana pengadaan lift untuk kantor bupati dengan nilai sekitar Rp2,5 miliar.

Bupati Merangin, Muhammad Syukur, menjadi sorotan seiring munculnya perbandingan antara kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan alokasi anggaran tersebut.

Sejumlah warga menilai pemerintah daerah belum memprioritaskan kebutuhan mendesak, terutama perbaikan jalan yang menjadi penunjang utama aktivitas ekonomi dan sosial.

“Jalan ini sudah lama rusak. Kami sering kesulitan melintas, bahkan ada yang jatuh. Kendaraan juga cepat rusak,” ujar Darto, warga setempat.

Posko Donasi dan Simbol Kekecewaan

Sebagai bentuk inisiatif, warga mendirikan posko donasi bertuliskan “Posko Donasi Perbaikan Jalan Poros Margoyoso”. Baliho berukuran besar yang dipasang di lokasi mencantumkan target donasi hingga Rp1 triliun.

Angka tersebut dipahami sebagai bentuk ekspresi kekecewaan warga terhadap lambannya penanganan infrastruktur oleh pemerintah daerah, sekaligus upaya menarik perhatian publik.

Kritik warga juga mengarah pada sejumlah kebijakan sebelumnya yang dinilai kurang menyentuh kebutuhan dasar. Di antaranya pembangunan taman dengan anggaran miliaran rupiah yang sempat menjadi perbincangan di masyarakat.

Selain itu, publik juga mengingat beberapa isu lain terkait infrastruktur di wilayah Merangin, termasuk kondisi jalan di sejumlah kecamatan seperti Jangkat, Renah Pamenang, dan Bangko yang dilaporkan mengalami kerusakan serupa.

Pengamat kebijakan publik menilai, infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial masyarakat.

Kondisi jalan yang tidak layak dapat meningkatkan biaya transportasi, memperlambat distribusi barang, serta menurunkan keselamatan pengguna jalan.

Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah konkret untuk memperbaiki jalan yang rusak, sekaligus menata kembali prioritas anggaran agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.

Aksi penggalangan dana yang dilakukan warga dinilai sebagai bentuk partisipasi, namun bukan solusi jangka panjang bagi persoalan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah.(J24-Red)