Selama dua bulan ke depan, para petugas ini akan menyisir seluruh wilayah Kota Jambi untuk melakukan pencocokan dan pembaruan data langsung dari lapangan. Proses ini dilakukan menggunakan aplikasi Atasee (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial) yang dikembangkan untuk memotret kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh dan aktual.
Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Diza menegaskan, bahwa data adalah fondasi utama dari kebijakan publik yang efektif. Oleh karena itu, kegiatan itu merupakan langkah penting untuk menyelaraskan data administratif dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Kami tidak ingin program bantuan Pemerintah Kota salah sasaran hanya karena datanya tidak akurat. Verifikasi ini menjadi dasar agar kebijakan hadir tepat di tengah masyarakat yang membutuhkan,” ujar Diza.
Lebih lanjut, Diza menekankan bahwa upaya ini bukan sekadar pendataan, tetapi bentuk kehadiran pemerintah dalam menangani kemiskinan secara sistematis.
“Kita tidak hanya bicara soal sebab kemiskinan, tapi bagaimana pemerintah hadir dengan solusi. Kemiskinan ekstrem, rentan miskin, dan miskin biasa tidak bisa disamaratakan. Semua harus ditangani bertahap, dimulai dari data yang benar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, melaporkan bahwa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), saat ini terdapat sekitar 342 ribu jiwa atau 85 ribu Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar sebagai warga miskin di Kota Jambi.
“Data ini sudah tercantum sejak bertahun-tahun lalu dan banyak yang perlu diperbarui. Bahkan masih ada warga dengan kondisi miskin kritis yang belum tercatat sama sekali. Inilah pentingnya pendataan ini dilakukan secara menyeluruh,” ujar Yunita.
Melalui aplikasi Atasee, proses Verval tahun ini akan menggunakan 80 indikator pengukuran, baik individu maupun keluarga, sebagai acuan penyusunan data sosial yang lebih presisi dan selaras dengan program Kota Jambi Bahagia. Selain indikator ekonomi, aplikasi ini juga mencatat aktivitas atensi sosial yang dilakukan petugas di lapangan,” tambah Yunita.
Kegiatan ini turut melibatkan berbagai unsur masyarakat, tidak hanya dari Dinas Sosial. Petugas yang dilepas terdiri dari fasilitator kelurahan (Faskel), kader PKK, kader BPS, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), mahasiswa, serta pendamping PKH dan Rehabilitasi Sosial (Rehsos).
Pelepasan petugas ditandai secara simbolis melalui pemasangan tanda pengenal oleh Wakil Wali Kota Diza, disaksikan Kepala Bappeda Suhendri, Kepala Disdukcapil Nirwal Ilyas, dan sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.
Dengan kegiatan ini, Pemerintah Kota Jambi berharap penyusunan data kemiskinan yang lebih akurat dapat menjadi landasan pengambilan keputusan yang tepat, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. (Diskominfo Kota Jambi, J24/FS).
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 Komentar