 |
| Gubernur Jambi Al Haris. |
Jambi, J24- Kisruh pemalsuan dokumen atau surat pengunduran diri dan pemalsuan tanda tangan pejabat nonjob di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus bergulir dan sudah dilaporkan ke Polda Jambi.
Delapan dari 13 ASN yang diberhentikan dari jabatan atau nonjob berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi nomor 496/KEP.GUB/BKD-3.3/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang pemberhentian ASN dari jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Jamb menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukumnya membuat laporan resmi ke Polda Jambi.
Menanggapi ini, Gubernur Jambi Al Haris, Jumat malam (25/7/2025) kepada wartawan mengatakan dirinya sudah melihat persolan ini.
“Saya juga melihat situasi itu, kalau boleh saya kata bahwa ini kan kita satu lembaga tidak bisa meyalahkan siapa-siapa disitu,” ujarnya kepada media ini, Usai Paripurna DPRD, Jumat malam (25/72024).
Kata Al Haris, dirinya dan Sekda sebagai pembina ASN bertanggung jawab akan kekeliruan ini dan akan membenahinya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 8 dari 13 Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi yang diberhentikan dengan pemalsuan surat pengunduran diri dari jabatan eselon 3 dan 4 (nonjob) melaporkan pidana ke Polda Jambi, Kamis (24/7/2025). Persoalan skandal 13 surat palsu ASN Provinsi Jambi ini dilaporkan oleh Hendri Arjuna, SE, MM dan Rayan Dinata, SKM didampingi kuasa hukum mereka yakni Afriansyah SH dan Hasral Anas SH dari Syah Law Office And Patners.
Afriansyah, dari Syah Law Office And Patners selaku kuasa hukum 8 ASN itu menyatakan pihaknya meminta penyidik Polda Jambi mencari siapa oknum pejabat di BKD Provinsi Jambi yang dengan sengaja memalsukan surat para ASN yang nonjob tersebut.
Pihak yang akan dilaporkan menurut Afriansyah yakni oknum yang membidangi perpindahan pegawai ini, asumsinya sesuai sistem. Kalau mau mutasi, mau pengangkatan, pemberhentian, kan ada intansi yang membidangi itu. Yang pasti kami tidak lari dari situ.(J24-Red)
.jpg)
.jpg)
0 Komentar