Pembangunan Islamic Centre Jambi Tersandung "Korupsi" Kadis PUPR Provinsi Jambi Diminta Bertanggungjawab

Jambi, J24-Kadis PUPR Provinsi Jambi Muzakir diminta bertanggungjawab atas dugaan penyimpangan proyek pembangunan Islamic Center Jambi yang digadang-gadang menjadi ikon baru provinsi Jambi. Proyek ini justru menuai sorotan tajam karena ditemukan sarat penyimpangan. Proyek kebanggaan Gubernur Jambi H Al Haris ini ternyata tak sesuai perencanaan awal.

Penelusuran Penulis, Jumat (19/9/2025), bangunan megah yang berdiri di depan Bandara Sultan Thaha Syaifuddin, gerbang utama jalur udara ke Jambi, diduga sarat dengan persoalan perencanaan, konstruksi, hingga fungsi yang tak sesuai dengan rencana awal.

Tampak hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan. Wajah bangunan juga kurang membanggakan karena terkesan bangunan "asal jadi" dibalut dengan ornamen yang dilapisi gibsum atau triplek, bukan dari semen.

Baca: Kadis PUPR Provinsi Jambi Muzakir Diundang KPK Soal Dugaan Korupsi Proyek Proyek Multiyears Provinsi Jambi?

Bahkan proyek bernilai ratusan miliar Rupiah yang dikerjakan melalui skema tahun jamak (multiyears) ini mengalami kegagalan di berbagai lini, baik spek dan fungsi awal perencanaan. Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Muzakir tentang kebocoran, kesalahan dan keteledoran adalah sebuah kejujuran individual tanpa nurani.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutive LSM Sembilan Jamhuri, menyebutkan, peryaan kadis pupr sekaligus menelanjangi diri sendiri sebagai seorang berlatar belakang (basic education) sarjana strata satu Pendidikan gagal memahami etimologi ketiga suku kata tersebut. Bahkan menunjukan ketidak mengertian akan filoshofi yang menyatakan bahwa di mana ada kebohongan di situ ada kejahatan, karena kebohongan itu sendiri adalah kejahatan.

Disebutkan, dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa polemik Islamic Centre Jambi disebabkan oleh kekeliruan dalam memahami arti dan ruh Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sebuah kegagalan yang diawali oleh adanya kesalahan cara menggunakan otak hingga lancang mengangkangi azaz profesionalitas dalam menyusun kabinet kerja Gubernur Jambi.

"Bayangkan bagaimana azaz tersebut ketika diterapkan oleh seorang dengan latar belakang disiplin ilmu Pendidikan mengelola persoalan tekhnis sipil ataupun masalah konstruksi,"terangnya.

"Artinya disini persoalan lebih diawali kesalahan yang telah dilakukan dengan sengaja, memanfaatkan prinsip Baperjakat (Barisan Pengukur Jarak Kedekatan) sebagai tolak ukur pemberian kedudukan dan jabatan,"tegas Jamhuri.

Menurut Jamhuri, dengan perspektive semiotika (tanda dan gejala) akan didapat kesimpulan secara yuridis polemik Islamic Centre Jambi terlahir karena adanya kesalahan mempergunakan otak untuk berpikir.

"Kita menantang KPK untuk membongkar seluruh dugaan korupsi dalam proyek yang dibiayai APBD Provinsi Jambi tersebut. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam proyek ini. Jangan sampai rakyat Jambi kembali menjadi korban dari pembangunan yang sarat kepentingan,” tegas Jamhuri.

Sayangnya, kadis PUPR Provinsi Jambi, Muzakir mengatakan jika proyek tersebut tidak ada permasalahannya, hanya saja terdapat keteledoran dari pekerja. “Kita sama-sama tau yang namanya air, sekecil apapun rongganya pasti mereka terlewat,” katanya.

Dia meminta Kadis PUPR Provinsi Jambi Muzakir untuk mempertanggungjawabkan proyek tersebut yang diduga syarat penyimpangan dan ditemukan indikasi korupsi. (J24-AsenkLeeSaragih)

BERITA LAINNYA