Dr Noviardi Ferzi.

Jambi, J24 - Pengamat ekonomi Jambi, Dr Noviardi Ferzi, menilai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp19,22 triliun untuk Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2026 tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan atau prestasi Pemerintah Provinsi Jambi.

Menurut Noviardi, penyusunan APBN merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, dengan perhitungan yang didasarkan pada parameter nasional seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta prioritas pembangunan nasional.

“APBN dirancang secara nasional. Pemerintah daerah tidak menyusun anggarannya, melainkan bertugas mengeksekusi dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, besaran APBN yang masuk ke daerah tidak bisa diklaim sebagai kinerja pemprov,” ujarnya, Senin (19/1/2026).

Ia menilai klaim keberhasilan daerah berdasarkan besarnya alokasi APBN yang diterima merupakan pemahaman yang keliru terhadap sistem keuangan negara.

Noviardi juga membandingkan alokasi APBN Jambi dengan provinsi lain seperti Riau dan Sumatera Selatan yang menerima anggaran di atas Rp30 triliun. Perbedaan tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti skala ekonomi, keberadaan industri strategis nasional, serta sektor migas, energi, dan infrastruktur logistik.

“Besarnya alokasi APBN di suatu daerah bukan ditentukan oleh lobi pemerintah daerah, melainkan oleh kepentingan dan perencanaan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti APBD Provinsi Jambi yang berada di kisaran Rp3–4 triliun, yang menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

“Ketika APBN jauh lebih besar dibanding kemampuan APBD, fokusnya seharusnya pada penguatan kapasitas fiskal daerah, bukan pada perayaan dana transfer,” ujarnya.

Noviardi menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah seharusnya diukur dari kecepatan realisasi anggaran, kualitas belanja, serta dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, bukan dari besaran dana yang dialokasikan pusat.

Ia juga mengingatkan agar praktik penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dapat dihindari karena berpotensi mengurangi efektivitas belanja pemerintah.

“Anggaran sebesar apa pun tidak akan berdampak optimal jika realisasinya terlambat, tidak tepat sasaran, dan minim efek pengganda ekonomi,” pungkasnya.(J24-Red)