Jakarta, J24 - Persoalan infrastruktur jalan kembali menjadi sorotan di Komisi V DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, secara tegas meminta pemerintah melakukan pemetaan nasional terhadap kondisi jalan di seluruh Indonesia, mulai dari jalan nasional hingga jalan desa dan dusun.

Sorotan itu disampaikan Edi Purwanto dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia menilai, hingga saat ini pemerintah belum memiliki data yang benar-benar terintegrasi dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Menurut Edi, tanpa basis data yang akurat, perencanaan pembangunan infrastruktur berisiko tidak tepat sasaran dan mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan pedesaan.

“Momentum sekarang ini harus kita manfaatkan untuk benar-benar mengetahui berapa panjang jalan kita yang layak dan tidak layak. Jangan lagi berbasis asumsi,” tegas Edi dalam rapat tersebut.

Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, buruknya akses jalan di sejumlah daerah bahkan telah berdampak pada persoalan kemanusiaan. Ia menyebut, masih banyak warga yang terpaksa menggotong jenazah sejauh beberapa kilometer karena kendaraan tidak dapat menjangkau lokasi.

“Mohon maaf, di banyak daerah, masyarakat masih harus menggotong jenazah berkilo-kilo meter karena kendaraan tidak bisa masuk. Ini bukan cerita satu dua daerah. Saya yakin ini terjadi di banyak wilayah Indonesia,” ujarnya.

Edi menilai, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa pembangunan infrastruktur jalan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan masyarakat. Fokus pembangunan, menurutnya, masih belum merata, terutama untuk wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Untuk itu, Edi mendorong Kementerian PU agar segera menggelar rapat koordinasi menyeluruh dengan Dinas PU di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting guna menghasilkan satu basis data nasional yang terintegrasi.

Ia juga meminta agar hasil pemetaan tersebut nantinya dilaporkan langsung kepada Presiden, lengkap dengan estimasi kebutuhan anggaran yang realistis untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan.

“Kalau memang hasilnya menunjukkan kita butuh anggaran sampai ribuan triliun rupiah untuk menyelesaikan persoalan jalan, ya sampaikan apa adanya. Yang penting ada peta jalan yang jelas, dan jalan desa harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Menurut Edi, keberadaan peta jalan (roadmap) pembangunan infrastruktur yang jelas akan membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas, sekaligus memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.(J24-AsenkLeeSaragih)