Alion Meisen.(IST)

Jambi, J24 - Gelombang kritik terhadap institusi kepolisian menguat setelah kaburnya buronan narkotika kelas kakap, M. Alung Ramadhan alias Alung, yang terlibat dalam kasus peredaran sabu seberat 58 kilogram. Peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga memicu aksi demonstrasi di depan Markas Polda Jambi, Kamis (9/4/2026).

Aksi damai tersebut berubah menjadi panggung kritik terbuka terhadap kinerja aparat. Dalam orasinya, Alion Meisen secara tegas mendesak Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil langkah tegas terhadap Kapolda Jambi Krisno Siregar.

“Ini bukan kasus kecil. Ini 58 kilogram sabu. Kalau tidak mampu diungkap, maka pencopotan adalah bentuk tanggung jawab,” tegas Alion di hadapan massa.

Kasus ini menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang tersangka dengan barang bukti dalam jumlah fantastis bisa lolos dari pengawasan aparat?

Dalam perspektif penegakan hukum, kasus ini bukan sekadar kegagalan operasional, melainkan indikasi adanya celah serius dalam sistem pengamanan tahanan dan manajemen perkara narkotika.

Beberapa kemungkinan yang menjadi sorotan publik, lemahnya pengawasan internal, kelalaian prosedur pengamanan, dugaan keterlibatan oknum (yang mulai jadi bisikan liar di masyarakat. Dan kalau sampai poin ketiga itu benar, ini bukan lagi masalah teknis. Ini masalah integritas.

Tak berhenti pada tuntutan pencopotan Kapolda, Alion juga meminta agar Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi diperiksa secara menyeluruh.

Menurutnya, posisi strategis tersebut seharusnya menjadi garda terdepan dalam, mengawal proses penyidikan, menjamin keamanan tersangka, mengantisipasi potensi pelarian.

“Dirresnarkoba pasti tahu detail kasus ini. Maka harus ada evaluasi total, termasuk pemeriksaan terhadap semua pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya. Nada ini jelas, bukan cari kambing hitam, tapi bongkar sistem sampai ke akar.

Kepercayaan Publik di Ujung Tanduk

Kasus ini datang di saat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sudah dalam kondisi, ya, tidak terlalu sehat.

Ketika, pelaku kejahatan besar bisa kabur. Penanganan lambat atau tidak transparan. Tidak ada konsekuensi tegas. Maka publik akan mulai berpikir sederhana: “Kalau yang besar saja bisa lolos, apalagi yang kecil?”

Dan dari situ, kepercayaan runtuh pelan-pelan. Tidak dramatis, tapi pasti. Tekanan publik dan momentum institusi. 

Aksi di depan Polda Jambi berlangsung tertib, tapi pesannya keras. Ini bukan sekadar demonstrasi, ini sinyal bahwa publik mulai lelah dengan pola yang berulang.

Di sisi lain, ini juga jadi momentum bagi institusi kepolisian untuk, menunjukkan transparansi. Mengambil tindakan tegas tanpa kompromi. Memulihkan kepercayaan publik.

Karena jujur saja, kalau kasus sebesar ini tidak dituntaskan dengan jelas, maka yang hilang bukan cuma satu buronan, tapi kredibilitas.

Kaburnya M. Alung Ramadhan bukan hanya soal satu orang yang lolos. Ini tentang sistem yang mungkin berlubang. Pengawasan yang bisa ditembus. Dan pertanyaan besar: siapa yang seharusnya bertanggung jawab?(J24-Tim)