Namun, di balik tren positif tersebut, tersimpan sejumlah tantangan mendasar yang berkaitan dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer, ketergantungan pada komoditas unggulan, serta belum optimalnya penciptaan nilai tambah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting, sejauh mana pertumbuhan yang terjadi benar-benar mencerminkan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Demikian diutarakan pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi kepada wartawan, Kamis (16/4/2026). Dia menilai kinerja ekonomi Tanjab Barat memang bergerak positif, namun belum keluar dari persoalan struktural.
Hal ini dikarenakan Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 31,13 persen serta pertambangan dan penggalian di kisaran 26–27 persen menunjukkan ketergantungan tinggi pada sektor berbasis sumber daya alam.
“Ketergantungan pada sektor ini menandakan transformasi ekonomi belum berjalan optimal. Ketika sektor primer terlalu dominan, maka ekonomi daerah menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan tekanan eksternal,” ujarnya.
Komoditas unggulan seperti kelapa sawit masih menjadi tulang punggung dengan produksi stabil di kisaran 250 ribu ton per tahun. Namun, menurutnya, kontribusi tersebut belum maksimal karena minimnya hilirisasi. Sementara itu, kenaikan produksi cabai menjadi 6.401 ton pada 2024 dinilai sebagai sinyal positif dari sisi intensifikasi pertanian, meski dampaknya terhadap struktur ekonomi masih terbatas.
“Masalahnya bukan sekadar produksi, tapi nilai tambah. Selama komoditas dijual dalam bentuk mentah, maka manfaat ekonominya tidak optimal bagi daerah,” tegasnya.
Di sisi lain, fenomena alih fungsi lahan turut menjadi sorotan serius. Produksi padi sawah yang menyusut drastis dengan luas panen di bawah 4.000 hektare dinilai berisiko terhadap ketahanan pangan daerah.
“Ekspansi sawit yang tidak terkendali berpotensi menggerus basis pangan. Ini bukan hanya isu ekonomi, tapi juga isu strategis jangka panjang,” katanya.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Tanjab Barat meningkat dari 4,45 persen pada 2024 menjadi sekitar 4,96–4,99 persen di 2025, dengan proyeksi 5,2 persen pada 2026. Meski demikian, Noviardi mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut masih bersifat moderat dan belum mencerminkan kualitas yang kuat.
“Kalau tidak ada diversifikasi dan penguatan industri pengolahan, maka pertumbuhan ini hanya akan stagnan di angka lima persen tanpa lompatan berarti,” ujarnya.
Dari sisi sosial, penurunan angka kemiskinan dari 9,79 persen menjadi 9,54 persen serta keberhasilan menekan stunting ke 7 persen pada 2024 dinilai sebagai capaian positif. Namun ia mengingatkan bahwa capaian tersebut masih rentan jika tidak ditopang fondasi ekonomi yang kuat.
“Begitu harga komoditas turun, dampaknya bisa langsung terasa pada tingkat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Terkait kebijakan fiskal, APBD 2026 yang tercatat sebesar Rp1,167 triliun untuk pendapatan dan Rp1,227 triliun untuk belanja dinilai harus dikelola lebih strategis, terlebih dengan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Fokus belanja harus diarahkan pada sektor produktif seperti hilirisasi kelapa, penguatan UMKM, dan infrastruktur ekonomi. Jangan habis untuk belanja rutin yang minim dampak,” tegasnya.
Sementara itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,01 pada 2024 menuju target 75,78 di 2025 dinilai sebagai peluang untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis kualitas sumber daya manusia.
“SDM yang meningkat harus diikuti penciptaan lapangan kerja produktif. Kalau tidak, kita hanya menciptakan potensi yang tidak termanfaatkan,” tambahnya.
Secara keseluruhan, Noviardi menyimpulkan bahwa ekonomi Tanjab Barat saat ini berada dalam kondisi stabil, namun belum progresif.
“Tanjab Barat butuh lompatan, bukan sekadar stabilitas ekonomi. Tanpa industrialisasi berbasis komoditas lokal, pengendalian alih fungsi lahan, dan kebijakan fiskal yang lebih tajam, maka ekonomi daerah ini akan terus tumbuh, tetapi tidak berkembang secara signifikan,” pungkasnya.(J24-Red)
0Komentar