Jambi,J24 - Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi yang kian menguat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat justru menghadapi ironi di sektor ketenagakerjaan. Pengamat ekonomi, Dr Noviardi Ferzi SE MM, menilai kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif, dengan pasar kerja yang masih menghadapi persoalan yang bersifat mendasar dalam sistem ketenagakerjaan, mulai dari penurunan partisipasi angkatan kerja hingga ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan data resmi, TPT Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat 3,20 persen pada Agustus 2024 menurut BPS, naik dari 2,95 persen pada Desember 2023. Pada periode yang sama, angkatan kerja menyusut menjadi sekitar 171 ribu jiwa dengan 166 ribu pekerja aktif. Hingga sepanjang 2025, tren ini relatif bertahan, dengan jumlah penganggur diperkirakan berada di kisaran 5 ribu jiwa secara absolut, mencerminkan terbatasnya ekspansi lapangan kerja baru.

“Pertumbuhan ekonomi 5,28 persen pada 2025 memang impresif, naik dari 4,43 persen di 2024, bahkan triwulan III mencapai 4,96 persen. Namun, pertumbuhan ini belum inklusif karena tidak diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai,” ujar Noviardi Ferzi.

Menurut Noviardi, stagnasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi faktor penting yang memperparah kondisi tersebut. Migrasi tenaga kerja serta dampak lanjutan pasca-pandemi membuat basis angkatan kerja tidak berkembang signifikan, sehingga rasio pengangguran menjadi lebih sensitif terhadap dinamika ekonomi.

Ia juga menyoroti ketergantungan pada sektor primer, khusus asisten perkebunan sawit, sebagai akar persoalan. Fluktuasi harga komoditas, termasuk penurunan harga kelapa pada akhir 2025, dinilai turut menekan daya beli masyarakat dan mempersempit peluang kerja di pedesaan.

“Ekonomi yang terlalu bertumpu pada sektor primer membuat penyerapan tenaga kerja tidak stabil. Ketika harga komoditas turun, efeknya langsung terasa ke pendapatan dan konsumsi,” jelasnya.

Lebih jauh, Noviardi menekankan adanya mismatch keterampilan, terutama pada lulusan sarjana yang belum terserap optimal di industri lokal.

“Ini persoalan klasik. Supply tenaga kerja terdidik meningkat, tapi demand industri tidak sejalan. Akhirnya pengangguran terdidik makin terlihat,” tegasnya.

Pemerintah daerah, melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja 2021–2026 dan 2025–2029, menargetkan penurunan TPT hingga 3,12 persen melalui berbagai program, seperti pelatihan UPTD BLK dengan tingkat serapan sekitar 46 persen, kebijakan kuota 50 persen tenaga kerja lokal, pembentukan Rumah Konsultasi Ketenagakerjaan, serta sinergi perizinan investasi melalui PTSP.

Namun, Noviardi menilai implementasi kebijakan tersebut belum optimal. Kendala biaya pelatihan, lemahnya kemitraan dengan dunia usaha, serta keterbatasan jangkauan program hingga wilayah pedesaan menjadi hambatan utama.

“Secara desain program sudah ada, tapi eksekusinya belum kuat. Tanpa keterlibatan industri, pelatihan akan sulit relevan,” katanya.

Dampak pengangguran terhadap kemiskinan juga dinilai semakin nyata. Angka kemiskinan tercatat 9,54 persen pada Maret 2024, dengan intervensi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 12.939 keluarga.

Dengan estimasi kehilangan pendapatan Rp2–3 juta per penganggur per bulan, kondisi ini berkontribusi pada kemiskinan multidimensi, terutama di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor primer.

“Pengangguran bukan hanya soal angka, tapi soal daya beli dan kesejahteraan. Ketika pendapatan hilang, dampaknya langsung ke kemiskinan,” ujarnya.

Ia menambahkan, fenomena ini juga sejalan dengan tren regional di Jambi, di mana pengangguran usia muda cenderung melemahkan konsumsi pada sektor primer, meskipun indikator seperti IPM relatif lebih stabil.

Noviardi menegaskan, solusi jangka panjang terletak pada diversifikasi ekonomi, terutama melalui penguatan sektor pariwisata dan UMKM, serta insentif bagi wirausaha baru untuk mendorong pemulihan TPAK.

“Tanpa diversifikasi ekonomi, target penurunan TPT akan sulit tercapai. Pertumbuhan harus berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.(J24-Rel/AsenkLeeSaragih)