Noviardi Ferzi.
Jakarta, J24- Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, perkembangan inflasi nasional Indonesia kembali menjadi sorotan. Pada Maret 2026, laju inflasi menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian harga yang dilakukan pemerintah dan otoritas moneter. 

Meski demikian, sejumlah indikator mengisyaratkan bahwa stabilitas tersebut belum sepenuhnya kokoh, terutama akibat tekanan dari sektor pangan dan faktor musiman, sehingga diperlukan kewaspadaan serta penguatan kebijakan yang lebih terarah.

Berbicara di Jakarta, Sabtu (11/4/2026) pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai tren inflasi nasional pada Maret 2026 yang turun ke level 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) patut diapresiasi, namun belum sepenuhnya aman dari tekanan struktural, khususnya dari sektor pangan.

“Penurunan dari 4,76 persen pada Februari menjadi 3,48 persen di Maret menunjukkan kerja pengendalian harga berjalan cukup efektif. Tapi kita tidak boleh terjebak euforia, karena sumber tekanan inflasi masih sama, yaitu pangan,” ujar Noviardi.

Ia menyoroti inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,41 persen yang masih didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta faktor pendidikan. Menurutnya, hal ini menandakan bahwa stabilitas harga belum merata dan masih rentan terhadap gangguan pasokan.

“Inflasi inti yang berada di level 2,52 persen memang mencerminkan tekanan yang relatif terkendali. Artinya, dari sisi permintaan tidak ada lonjakan signifikan. Namun persoalan kita ada di sisi supply, terutama distribusi dan produksi pangan,” jelasnya.

Dalam konteks regional, Noviardi menilai posisi Indonesia masih tergolong moderat di kawasan ASEAN. Tingkat inflasi Indonesia lebih rendah dibandingkan negara dengan tekanan tinggi seperti Myanmar dan Laos, namun masih lebih tinggi dibandingkan Thailand, Singapura, dan Malaysia.

“Ini menunjukkan Indonesia relatif stabil, tapi belum kompetitif sepenuhnya. Negara seperti Thailand yang bisa menjaga inflasi di kisaran 1 persen menunjukkan efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan yang lebih baik,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa angka inflasi Indonesia saat ini sudah melampaui proyeksi awal Asian Development Bank (ADB) sebesar 2 persen untuk tahun penuh, meskipun masih dalam rentang target pemerintah 2,5 persen plus minus 1 persen.

Menurut Noviardi, proyeksi dari ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebesar 2,8 persen untuk 2026 masih realistis, namun membutuhkan konsistensi kebijakan yang kuat, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan otoritas moneter seperti Bank Indonesia harus terus diperkuat. Operasi pasar, penguatan cadangan pangan, serta perbaikan rantai distribusi menjadi kunci agar inflasi tidak kembali melonjak,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai tantangan ke depan tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga global, seperti potensi gangguan iklim dan volatilitas harga komoditas internasional.

“Kalau kita tidak membenahi akar masalah di sektor pangan dari sekarang, maka setiap siklus gangguan, baik cuaca maupun distribusi, akan selalu menjadi pemicu inflasi. Ini yang harus diselesaikan secara struktural, bukan sekadar jangka pendek,” tutupnya.(J24-Red)