Foto Ilustrasi Kapolda Jambi dan Gubernur Jambi. (IST)

Jambi, J24-Kepolisian Daerah (Polda) Jambi membantah berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait belum dipanggilnya Gubernur Jambi, Al Haris, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan mengapa hingga saat ini gubernur belum dimintai keterangan, sementara perkara yang sedang ditangani penyidik menyangkut program strategis pemerintah daerah dengan nilai anggaran yang cukup besar. 

Dari berbagai spekulasi yang beredar, muncul tudingan bahwa tidak dipanggilnya gubernur diduga berkaitan dengan adanya pemberian proyek kepada pejabat tertentu, termasuk yang dikaitkan dengan Kapolda Jambi.

Menanggapi isu tersebut, penyidik menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepolisian menilai narasi yang berkembang lebih banyak bersumber dari asumsi dan opini yang belum terverifikasi.

Menurut penyidik, proses penanganan perkara korupsi tidak dilakukan berdasarkan tekanan opini publik, melainkan berdasarkan kebutuhan pembuktian hukum. 

Setiap pemanggilan saksi, pemeriksaan pihak terkait, hingga penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

"Pemeriksaan seseorang dalam suatu perkara tidak ditentukan oleh jabatan atau kedudukannya, tetapi oleh relevansi keterangannya terhadap konstruksi perkara dan kebutuhan pembuktian penyidik," demikian penegasan yang disampaikan penyidik.

Kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Provinsi Jambi sendiri masih berada dalam proses penyidikan. Aparat penegak hukum masih melakukan pendalaman terhadap berbagai dokumen, aliran anggaran, mekanisme pelaksanaan proyek, hingga pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam program tersebut.

Pengamat hukum menilai publik memang berhak mengawasi jalannya proses penegakan hukum, terutama dalam perkara yang menyangkut penggunaan uang negara. 

Namun pengawasan tersebut harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghindari penghakiman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, transparansi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Semakin besar perhatian publik terhadap suatu perkara, semakin besar pula tuntutan agar penyidik mampu menjelaskan perkembangan kasus secara terbuka tanpa mengganggu substansi penyidikan.

Hingga saat ini, Polda Jambi memastikan penyidikan dugaan korupsi DAK Pendidikan masih terus berjalan. Aparat juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang namanya disebut dalam perkara tersebut, termasuk pejabat pemerintah maupun pihak swasta, tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam negara hukum, pembuktian tidak dibangun melalui rumor, spekulasi, ataupun tekanan opini publik, melainkan melalui fakta, alat bukti, dan proses peradilan yang sah. 

Ironisnya, setiap kasus besar hampir selalu melahirkan "pengadilan media" sebelum pengadilan sesungguhnya bekerja. Karena itu, yang paling penting adalah memastikan proses penyidikan berjalan profesional, independen, dan bebas dari intervensi siapa pun, sehingga kebenaran dapat terungkap berdasarkan hukum, bukan berdasarkan dugaan semata.(J24-Red)