Muaro Jambi, J24 - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi yang melambat dari 6,33 persen pada 2024 menjadi 4,50 persen pada 2025 dinilai pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi sebagai imbas rapuhnya struktur ekonomi daerah. Menurutnya, perlambatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh menurunnya aktivitas konstruksi, tetapi juga memperlihatkan ketergantungan ekonomi Muaro Jambi pada proyek infrastruktur besar.

Noviardi menilai kontraksi sektor konstruksi sebesar 8,54 persen pada 2025 menjadi faktor utama perlambatan. Penurunan ini terjadi setelah sejumlah proyek besar, termasuk Tol Sebapo–Pijoan dan Stadion Swarnabumi, memasuki tahap penyelesaian sehingga belanja pembangunan, permintaan tenaga kerja, serta aktivitas usaha pendukung ikut melemah.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama beberapa tahun terakhir sebagian besar ditopang oleh proyek infrastruktur. Ketika proyek tersebut selesai, kontribusinya menurun dan ekonomi daerah kehilangan salah satu penggerak utama,” ujar Noviardi.

Ia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan tidak bergantung pada siklus proyek pemerintah.
Tekanan ekonomi masih terlihat pada awal 2026. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Muaro Jambi tumbuh 4,87 persen secara tahunan atau year-on-year, lebih tinggi daripada pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar 4,33 persen. Namun, dari sisi kuartalan, PDRB Muaro Jambi justru menyusut 5,02 persen dibandingkan Triwulan IV 2025.

Noviardi menilai penurunan kuartalan tersebut menunjukkan bahwa momentum ekonomi daerah masih rapuh. Menurutnya, pertumbuhan tahunan yang positif belum tentu mencerminkan aktivitas ekonomi yang kuat apabila pergerakan kuartalan melemah tajam.

“Angka 4,87 persen memang masih positif, tetapi penurunan 5,02 persen secara kuartalan menunjukkan adanya perlambatan aktivitas di awal tahun. Pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya karena angka tahunan masih tumbuh,” katanya.

Dari sisi fiskal, realisasi belanja daerah Muaro Jambi pada Semester I 2026 masih tergolong rendah. Hingga Juni 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp410,55 miliar atau 30,91 persen dari pagu awal sebesar Rp1.328,30 miliar.

Noviardi menilai serapan belanja yang rendah pada semester pertama dapat memperlemah stimulus ekonomi daerah. Menurutnya, keterlambatan belanja, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, berdampak langsung pada perputaran uang, lapangan kerja, dan permintaan barang dari UMKM lokal.

“Belanja daerah yang lambat bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga persoalan ekonomi. Ketika anggaran tidak terserap, UMKM, kontraktor kecil, buruh, dan sektor jasa kehilangan sumber permintaan,” ujarnya.

Data menunjukkan bahwa hingga Juni 2026, belanja pegawai mencapai Rp281,17 miliar, belanja barang dan jasa Rp67,30 miliar, serta belanja lainnya Rp58,75 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan porsi belanja pegawai masih dominan, sementara belanja yang lebih mendorong aktivitas ekonomi belum berjalan optimal.

Efisiensi anggaran semakin penting karena realisasi belanja modal Muaro Jambi masih sangat rendah. Hingga awal Oktober 2026, realisasi belanja modal baru mencapai Rp26,35 miliar atau 21,90 persen dari pagu Rp120,28 miliar.

Menurut Noviardi, rendahnya belanja modal berisiko memperlambat pembentukan aset produktif, infrastruktur pendukung ekonomi, serta lapangan kerja. Ia menilai pemerintah kabupaten harus memastikan proyek strategis berjalan lebih awal, bukan menumpuk realisasi pada akhir tahun.

“Belanja modal adalah penggerak ekonomi jangka panjang. Jika realisasinya hanya sekitar 21 persen, dampaknya bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada daya serap tenaga kerja dan perputaran ekonomi lokal,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kemudian menaikkan pagu belanja daerah melalui APBD Perubahan 2026 menjadi sekitar Rp1,392 triliun, naik dari Rp1,328 triliun. Namun, kenaikan belanja tersebut disertai defisit yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp94,64 miliar.

Noviardi menilai defisit tersebut menuntut efisiensi belanja yang lebih disiplin. Ia menekankan bahwa penambahan anggaran harus diarahkan pada program yang mampu menghasilkan dampak ekonomi nyata, bukan sekadar menambah belanja rutin atau kegiatan yang tidak produktif.

“Dengan defisit yang harus ditutup pembiayaan, setiap rupiah belanja harus dihitung dampaknya. Efisiensi bukan berarti memangkas semua kegiatan, tetapi memastikan anggaran tepat sasaran dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Noviardi mendorong Pemkab Muaro Jambi mempercepat realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Ia juga menyarankan penguatan sektor nonkonstruksi seperti UMKM, pertanian, perdagangan, dan jasa agar pertumbuhan lebih beragam.

Ia menilai penyaluran KUR di Muaro Jambi yang mencapai Rp824,82 miliar kepada 8.439 debitur perlu difokuskan pada sektor riil agar dapat menjadi penyeimbang terhadap perlambatan konstruksi.

“Jika diversifikasi ekonomi tidak segera diperkuat dan efisiensi anggaran tidak diperbaiki, Muaro Jambi berisiko mengalami fluktuasi pertumbuhan setiap kali proyek besar selesai. Ekonomi daerah harus dibangun dari kekuatan lokal, bukan hanya dari belanja infrastruktur,” tutupnya. (J24-Penulis Adalah Pengamat Ekonomi)