Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP, MM, M.Si saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Muarojambi Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya dalam rapat paripurna DPRD Muarojambi, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRD Muarojambi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muarojambi, Aidi Hatta. Turut hadir Kapolres Muarojambi, perwakilan TNI, Dandim 0415/Jambi, Kajari, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, serta para Kepala Bagian (Kabag).
Dalam penyampaiannya, Bambang Bayu Suseno secara terbuka mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Bupati juga menjelaskan bahwa setelah adanya informasi terbaru mengenai alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan.
"Penurunan ini tentu membawa konsekuensi terhadap kemampuan kita untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kita tidak mungkin membiayai seluruh kebutuhan sekaligus dengan kemampuan fiskal yang terbatas," ungkap Bambang.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik maupun menghentikan pembangunan daerah.
Di tengah keterbatasan APBD, Pemkab Muarojambi mulai menjajaki alternatif pembiayaan pembangunan di luar skema APBD reguler. Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun sumber pembiayaan sah lainnya yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Menurut Bambang, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Muarojambi masih cukup besar, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hingga infrastruktur pelayanan publik. Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut secara bersamaan masih terbatas. (Diskominko Muarojambi, J24/Red).
0Komentar