Dalam kesempatan tersebut, Junaidi Mahir menyampaikan harapannya agar forum ini memberi manfaat nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
Gubernur Jambi Al Haris, menegaskan bahwa pelayanan publik yang prima merupakan kewajiban aparatur negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui kesiapan SDM yang mumpuni serta model layanan cepat, tepat dan transparan untuk memberi kepuasan bagi masyarakat.
Al Haris memaparkan capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Jambi tahun 2024 yang mencapai 78,86 (BB), naik dari tahun sebelumnya. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat juga meningkat menjadi 86,961 (kategori B), menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.
Wamen PANRB, Purwadi Arianto, menekankan pentingnya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Menurutnya, kepercayaan publik lahir dari ketulusan pelayanan yang diiringi kecepatan dalam merespon.
“Transformasi digital bukan sekadar memindahkan prosedur ke platform digital, melainkan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan memberikan dampak nyata,” jelas Purn. Bintang tiga Kepolisian ini.
Purwadi juga menekankan perlunya pelayanan publik yang inklusif dengan mengubah paradigma, memperkuat pendampingan dan menjalin sinergi lintas sektor. Ia turut mengapresiasi capaian Jambi yang memperoleh predikat reformasi birokrasi BB, indeks SPBE sangat baik, serta indeks BerAKHLAK dengan kategori cukup baik.
“Layanan publik Jambi sudah berada pada kategori baik. Namun, kualitasnya harus terus ditingkatkan agar merata di seluruh lapisan pemerintahan,” tambahnya.
Audiensi ini dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi. Forum tersebut menjadi ajang berdiskusi serta mencari solusi bersama demi memperkuat kualitas pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. (J24/Red).
.jpg)
.jpg)
0 Komentar