Proyek Pelabuhan Ujung Jabung Jambi mangkrak. (ISI)

Oleh: Asenk Lee Saragih

Jambi, J24- Lebih dari satu dekade sejak pertama kali digagas, proyek Pelabuhan Samudra Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, belum juga berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal, pelabuhan yang digadang-gadang menjadi “gerbang ekonomi timur Jambi” ini telah menelan dana ratusan miliar rupiah dari APBN dan APBD.

Pelabuhan Ujung Jabung terletak di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, dengan luas lahan sekitar 4.200 hektar. Sejak 2013, pemerintah telah menggelontorkan dana signifikan, sekitar Rp98 miliar dari APBD Provinsi Jambi, Rp201 miliar dari APBN Kementerian Perhubungan (periode 2014–2019), dan Rp45 miliar dari Kementerian PUPR. Hingga Oktober 2025, total anggaran yang dikucurkan dari APBN telah mencapai Rp222 miliar.

Namun di lapangan, kondisi proyek jauh dari kata rampung. Dermaga yang dibangun sebagian sudah rusak dan miring karena lama terbengkalai, sementara akses jalan menuju lokasi masih belum sepenuhnya tersambung. Sejumlah warga di Kecamatan Sadu bahkan mengeluhkan jalan rusak parah yang kerap membuat mereka terisolasi.

“Yang terlihat hanya tiang pancang dan beton yang mulai ditumbuhi lumut. Tidak ada aktivitas berarti,” kata salah seorang warga Sungai Itik yang enggan disebut namanya.

Tiga Gubernur, Satu Proyek yang Belum Selesai

Sejak dimulai pada era Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA), proyek ini telah melewati tiga periode kepemimpinan di Provinsi Jambi, namun belum satu pun berhasil menuntaskannya. Pergantian pejabat, tumpang tindih kewenangan, dan persoalan perizinan disebut menjadi penghambat utama.

Birokrasi yang rumit dan koordinasi antarinstansi yang lemah juga memperlambat proses pembangunan. Beberapa kali audiensi dilakukan antara pemerintah daerah dan kementerian terkait, namun hasilnya belum berujung pada percepatan nyata di lapangan.

Menurut mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Ir Muhammad Fauzi kala itu, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya membuka akses jalan ke lokasi pelabuhan di luar area Taman Nasional Berbak. 

“Kami sudah melakukan peninjauan dan dokumentasi drone untuk rencana jalur jalan baru. Semua akan kami presentasikan ke Kementerian PUPR dan Kemenhub agar fokus pembangunan bisa diarahkan ke sana,” ujarnya.

Pelabuhan Ujung Jabung sejatinya memiliki nilai strategis tinggi. Letaknya berada di jalur pelayaran internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I), dengan potensi besar sebagai pintu ekspor komoditas andalan Jambi seperti kelapa sawit, karet, dan batu bara.

Namun selama proyek ini belum beroperasi, ekspor dari Jambi masih bergantung pada pelabuhan di luar provinsi, seperti Dumai dan Palembang. Akibatnya, potensi pendapatan daerah dan efisiensi logistik banyak terbuang.

“Setiap tahun, jutaan ton komoditas dari Jambi keluar melalui pelabuhan provinsi tetangga. Ini kerugian ekonomi sekaligus reputasi,” ujar seorang pengamat ekonomi lokal.

Keterlambatan pembangunan membuat publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin proyek yang sudah diklaim “strategis nasional” masih berjalan lamban setelah lebih dari sepuluh tahun?

Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi A Fauzi Ansori, H Ivan Wirata ST MM MT, Pinto jaya Negara, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi M Ir Fauzi MT, Anggota DPR RI Hasan Basri Agus (HBA), H Bakri H.A.Bakri, Sofyan Ali serta Bupati Tanjabtim Romi Haryanto meninjau  kawasan Pelabuhan Samudra Ujung Jabung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Sabtu (4/1/2020). (Foto Dok JPO)

Sorotan KPK dan Kekhawatiran Aset Terbengkalai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti lambannya pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Dalam laporan media, KPK meminta Pemprov Jambi segera memastikan kejelasan status aset tanah dan pembangunan agar tidak menjadi potensi kerugian negara.

“Pemerintah daerah harus mensertifikasi dan mengamankan aset pelabuhan agar tidak hilang nilai dan fungsinya,” tegas perwakilan KPK dalam rapat koordinasi pengawasan beberapa waktu lalu.

Langkah serupa juga dilakukan DPRD Provinsi Jambi yang mendorong pembentukan tim percepatan dan pencarian mitra swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Pemerintah Provinsi Jambi kini tengah mendorong agar proyek ini resmi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status tersebut, pelabuhan diharapkan memperoleh dukungan pendanaan dan percepatan dari pemerintah pusat.

Beberapa kali, audiensi dilakukan antara Gubernur Jambi dan pihak Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan. Bahkan pada 2018, Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar menyatakan bahwa Pelabuhan Ujung Jabung akan menjadi pusat perdagangan baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita ingin pelabuhan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi Jambi. Banyak kapal akan singgah dan transaksi akan menggeliat. Ini bukan hanya proyek, tapi masa depan ekonomi provinsi,” ujar Fachrori kala itu.

Salah satu faktor krusial yang masih menghambat proyek ini adalah akses jalan sepanjang sekitar 43 kilometer menuju kawasan pelabuhan. Dinas PUPR Provinsi Jambi telah berulang kali mengusulkan dana hingga Rp900 miliar untuk membangun jalur tersebut.

Komisi III DPRD Jambi juga menyebut proses pembebasan lahan sudah mencapai 50 persen. “Kita dorong terus, karena tanpa jalan yang layak, pelabuhan ini tidak akan hidup,” ujar Ivan Wirata, anggota DPRD yang juga mantan Kadis PUPR Jambi.
Desain Pelabuhan Samudra Ujung Jabung. 

Masyarakat Menanti Bukti

Bagi masyarakat di pesisir timur Jambi, proyek Pelabuhan Ujung Jabung adalah simbol harapan sekaligus kekecewaan. Di satu sisi, mereka menantikan hadirnya pusat ekonomi baru yang dapat membuka lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur. Namun di sisi lain, janji percepatan yang tak kunjung terwujud membuat optimisme menurun.

“Dulu kami bangga karena katanya pelabuhan internasional akan dibangun di sini. Tapi sekarang, yang ada hanya puing dan jalan rusak,” ungkap warga Desa Sungai Itik dengan nada getir.

Proyek Pelabuhan Ujung Jabung adalah cermin dari problem klasik pembangunan nasional, ambisi besar, namun tersendat oleh birokrasi, koordinasi, dan tata kelola yang belum solid. Dengan potensi ekonomi yang begitu besar, setiap tahun yang terlewat adalah kerugian bagi Jambi dan bagi negara.

Apakah status PSN dan keterlibatan swasta nanti mampu menghidupkan kembali proyek ini? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, publik kini menuntut transparansi, efisiensi, dan keberanian pemerintah untuk membuktikan bahwa Pelabuhan Ujung Jabung bukan sekadar “tiang pancang di tepi laut,” melainkan gerbang kemajuan yang nyata bagi Jambi. (J24-Penulis Adalah Jurnalis)

Berita Terkait