Jambi, J24 - Aksi unjuk rasa Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Jumat (13/02/2026), menjadi alarm keras atas krisis yang terjadi di Danau Kerinci. Penyusutan debit air danau terbesar di Jambi itu dinilai bukan persoalan sepele, melainkan kondisi serius yang berdampak langsung pada ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.

AWaSI secara tegas mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jambi guna mengusut tuntas penyebab utama kekeringan secara objektif dan transparan. 

Selain itu, massa menuntut audit lingkungan dan audit pengelolaan sumber daya air, termasuk terhadap operasional PLTA Kerinci, agar tidak ada dugaan yang dibiarkan mengambang tanpa kejelasan.

Ketua Umum AWaSI Provinsi Jambi, Erfan Indriyawan, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh disikapi dengan pernyataan normatif semata. Ia meminta DPRD menghadirkan kajian ilmiah independen dan membuka seluruh data ke publik.

“Danau Kerinci adalah urat nadi masyarakat. Jika terjadi penyusutan ekstrem, maka harus ada kejelasan penyebabnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya dalam orasi.

Aksi tersebut diterima Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Rusli Siregar, bersama anggota dewan lainnya. DPRD menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi dengan rapat lintas komisi serta turun langsung ke lokasi pada 18 Februari 2026 bersama tim teknis.

Langkah turun lapangan dinilai penting, namun publik kini menunggu lebih dari sekadar kunjungan seremonial. DPRD dituntut memastikan proses investigasi berjalan transparan, berbasis data, dan berujung pada rekomendasi tegas.

Kekeringan Danau Kerinci bukan sekadar fenomena alam yang bisa dibiarkan berlalu tanpa penjelasan. Jika ada kelalaian, kesalahan tata kelola, atau pelanggaran aturan, maka harus diungkap tanpa kompromi. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan negara wajib hadir untuk memastikan keadilan serta keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.(J24-Red/AsenkLee)