Gedung DPRD Provinsi Jambi Jumat (27/2/2026) sore ‘digeruduk’ oleh puluhan anggota Pemuda Pancasila Jambi. (IST)


OKP Pemuda Pancasila Desak Reslisasi

Jambi, J24 - Wacana pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di Jambi kembali mencuat. Dalam berbagai forum, termasuk rapat dengar pendapat bersama DPRD, komitmen perusahaan untuk membangun jalur khusus terus digaungkan. Namun publik kini tidak lagi butuh sekadar janji.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi tengah mempercepat pembangunan jalan khusus batu bara untuk mengurai kemacetan dan mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan target penyelesaian diharapkan tercapai pada tahun 2024 lalu. 

Tiga perusahaan (PT SAS, PT Inti Tirta, PT Putra Bulian Properti) ditunjuk membangun jalur khusus tersebut. Meskipun mendesak, proyek ini masih menemui kendala lahan dan perizinan hutan. 

Nama PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) ikut terseret dalam pusaran harapan sekaligus keraguan masyarakat. Di tengah kerusakan jalan umum, kemacetan parah, hingga kecelakaan yang berulang, warga Jambi menuntut bukti nyata, bukan sekadar pernyataan manis di atas meja rapat.

Fakta di lapangan tak bisa ditutup-tutupi. Jalan nasional dan provinsi hancur di banyak titik. Truk-truk bermuatan puluhan ton melintas siang dan malam di jalur publik yang seharusnya digunakan masyarakat umum.

Setiap kali kemacetan panjang terjadi, ekonomi rakyat kecil tersendat. Setiap kali kecelakaan melibatkan truk batu bara, keluarga menjadi korban. Ironisnya, janji pembangunan jalan khusus sudah berulang kali digaungkan, tetapi progres nyata kerap tak sebanding dengan besarnya komitmen yang diucapkan.

Jalan Khusus Sebagai Alat Penenang

Jika PT SAS benar-benar serius membangun jalan khusus, publik menunggu langkah konkret, kepastian trase dan pembebasan lahan. Jadwal konstruksi yang jelas. Target waktu penyelesaian yang transparan. Laporan progres yang bisa diawasi publik. Tanpa itu semua, komitmen hanya akan terdengar seperti retorika.

Jalan khusus batu bara bukan proyek simbolik. Ini adalah solusi struktural atas masalah yang sudah bertahun-tahun membebani Jambi. Jika perusahaan mampu mengeruk keuntungan dari sumber daya daerah, maka membangun infrastruktur pendukung adalah tanggung jawab moral sekaligus kewajiban sosial.

Pemerintah dan DPRD Jangan Lengah

Pemerintah daerah dan DPRD juga tidak boleh sekadar menjadi pendengar janji. Fungsi pengawasan harus diperkuat. Setiap komitmen investasi harus diikat dalam regulasi dan tenggat waktu yang tegas.

Rakyat Jambi tidak lagi bisa disuruh bersabar tanpa batas. Jalan umum bukan jalur tambang. Keselamatan warga tidak boleh dikorbankan demi efisiensi distribusi.

Kini bola ada di tangan PT SAS. Jika benar ingin berkontribusi untuk Jambi, buktikan lewat kerja nyata. Bangun jalan khusus itu sampai tuntas. Karena di tengah debu dan deru mesin truk batu bara, masyarakat hanya meminta satu hal: janji ditepati, bukan diulang-ulang.

Terkait apa yang kini terjadi, gedung DPRD Provinsi Jambi Jumat (27/2/2026) sore ‘digeruduk’ oleh puluhan anggota Pemuda Pancasila Jambi. Kehadiran mereka untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Provinsi Jambi, membahas persoalan kekacauan jalur transportasi angkutan batubara di Provinsi Jambi.

Panglima Adri SH sebagai Ketua MPW PP Jambi saat RDP dengan nada geram menyampaikan segala persoalan angkutan batu bara Jambi yang menurutnya sudah mendesak. 

Janji pemerintah untuk menyiapkan jalur khusus, katanya juga belum terlihat realisasinya, selalu molor, bahkan yang tampak adalah investor masih direpotkan dengan permasalahannya masing-masing yang membuat penyelesaiannya kian tak bisa diprediksi. 

Pemuda Pancasila meminta DPRD Provinsi Jambi untuk bisa segera membentuk pansus percepatan jalan khusus agar apa yang menjadi harapan semua masyarakat, bisa segera terealisasi.

Adri juga mengingatkan, kekacauan lalu lintas akibat transportasi tambang juga telah menelan banyak korban jiwa di provinsi ini, terbaru bahkan keluarga besar Pemuda Pancasila di Merangin juga harus kehilangan nyawa, dan jangan sampai korban lain berjatuhan lagi. 

Ruas jalan khusus katanya menjadi satu-satunya jalan keluar agar Jambi kembali tertib dan masyarakat bisa merasa aman dan nyaman.

"Pemuda Pancasila sebenarnya sejak dulu sangat prihatin dengan kondisi ini, hal serupa juga sudah pernah disampaikan di DPRD tahun 2022 silam, namun kenyataanya, sampai hari tetap tidak ada perubahan, itu yang membuat PP semakin geram," tegas Adri.

RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi III Mazlan, didampingi anggota Ririn Novianty, Putra Absor Hasibuan, Daulat Sitorus, Sapuan Ansori, Mustaharuddin, Arwiyanto, sementara dari Pemprov Jambi, Hadir Asisten II Samsyurizal bersama pejabat dari Dinas PTSP dan Dishub.
Ketika truk angkutan batu bara melintasi jalan umum.

Bentuk Pansus Percepatan Jalan Khusus

Di penghujung pertemuan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah juga ikut hadir. Menjawab hasil RDP Komisi III dengan MPW Pemuda Pancasila Jambi, Hafiz berjanji akan mendorong terbentuknya Pansus percepatan pembangunan jalan khusus batu bara dalam waktu dekat.

“Kami bersyukur atas komunikasi yang sudah terjalin dengan baik. Semua pihak memiliki kesadaran yang sama bahwa persoalan kemacetan ini harus segera diselesaikan melalui percepatan pembangunan jalan khusus batu bara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek tersebut sebenarnya telah mulai dikerjakan sejak beberapa tahun terakhir. Namun dalam perjalanannya, target penyelesaian mengalami beberapa kali perubahan, dari semula ditargetkan selesai pada 2024, kemudian bergeser ke 2025, dan kini bergeser lagi menjadi 2026.

Karena itu, DPRD menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi target final yang benar-benar terealisasi. “Dalam setiap kesempatan rapat, termasuk hari ini, kami tegaskan bahwa 2026 harus tercapai. Berdasarkan rapat terakhir, penyelesaian ditargetkan sekitar Agustus atau September 2026. Ini harus kita kawal bersama,” tegasnya.

Menurut Hafiz, percepatan tersebut hanya bisa terwujud apabila seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan bersinergi. DPRD Provinsi Jambi, lanjutnya, juga membuka kemungkinan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mempercepat proses penyelesaian proyek strategis tersebut.

Ia menekankan bahwa dorongan percepatan ini tidak memiliki muatan politik. “Ini murni kesadaran kita bersama demi Bumi Jambi. Jalan khusus batu bara adalah kebutuhan vital masyarakat. Kalau ini selesai, masyarakat akan lebih nyaman berlalu lintas dan dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan signifikan,” katanya.

Hafiz berharap penyelesaian jalan khusus batu bara dapat menjadi titik awal peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. “Kita berharap ujungnya nanti adalah kesejahteraan masyarakat Jambi,” tegasnya.

Janji Al Haris

Hingga akhir Februari 2026 ini, Gubernur Jambi Al Haris belum bisa memastikan apakah jalan khusus (jalsus) batu bara di Jambi bisa terselesaikan tahun 2026 ini. Hal itu disebut lantaran banyak persoalan yang belum dapat terselesaikan di lapangan.

"Saya kan sudah memberikan izin untuk pekerjaan hauling batu bara ini sejak 2023, dua tahun full ini, ini masuk tahun ketiga. Nah saya ingin tahu, pengen lihat, sejauh mana progresnya, apakah teman-teman ini bekerja," kata Al Haris usai rapat evaluasi pekerjaan jalan khusus batu bara bersama pengusaha dan pihak Forkopimda di Jambi, akhir Januari 2026 lalu.

Rapat evaluasi jalan khusus ini dilaksanakan pada Senin (26/1/2026) malam di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Rapat ini dinilai penting oleh Gubernur Jambi Al Haris karena menjadi catatan besar buat menepati janjinya menyelesaikan jalan khusus itu.

Di dalam rapat, Al Haris bersama pihak terkait mendengar langsung seberapa jauh hasil progres pembangunan jalsus ini. Dari 3 perusahaan yang ditunjuk, hampir ketiga perusahaan belum terlihat signifikan dalam pembangunan jalsus tersebut.

"Ini kalau ada kendala silahkan kita bisa bicara hati ke hati, sampaikan pada kami apa kendalanya, yang mungkin bisa kita bantu pasti kita bantu, kecuali yang tidak bisa ya tidak bisa. Intinya yang pasti jika kendala berupa pembebasan lahan, kita ada bupati walikota, ada camat ada kepala desa, ini bisa kita komunikasikan," ujar Al Haris.

Lalu, Al Haris juga menyampaikan jika progres jalsus batu bara itu terkendala karena harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan, dia menyebut bahwa pemerintah daerah akan sediapula menyelesaikan persoalan. Atau mungkin itu terkendala regulasi soal pembebasan lahan hutan yang berkaitan dengan Menhut, lagi-lagi Al Haris menyatakan akan berusaha cari jalan solusi yang pas.

"Intinya kita berharap persoalan jalan khusus batu bara di Jambi yang sudah lama betul ini, ini ada progresnya, ada progres, ada target baik mereka untuk ini dipercepat prosesnya, ini yang kita harapkan. Kenapa? Kita merasakan juga, jika ekonomi Jambi hari ini di angka 4,77 yang tadinya 5 lebih ini turun, persoalannya karena pertama pendapatan terbesar itu di perkebunan dan pertanian yang kedua di tambang," terang Al Haris.

Al Haris mengaku, dampak jalsus batu bara yang tidak kelar-kelar ini membuatnya takut bahwa nanti mengganggu segala hal, mulai dari dampak ekonomi Jambi yang menurun serta konflik sosial antar masyarakat di lapangan.

"Jadi ini yang harus kita dorong cepat, artinya kita ke depan ada jalan hauling batubara, kuota tambang kita jalan, sopir kita bekerja tetapi tidak lewat jalan nasional, tidak mengganggu jalan kita dan tidak terjadi kemacetan itu saja," ucap dia.

Dalam jabatan dua periode jadi Gubernur Jambi, Al Haris ingin progres pembangunan jalsus ini bisa diselesaikan secepatnya. Bahkan dia pernah memastikan bahwa progres jalsus itu bisa terealisasi pada akhir 2025 baik untuk PT Inti Bangun Sarana (IBS) yang membangun jalan sepanjang 102 kilometer.

Selanjutnya, buat PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) sepanjang 108 Kilometer dan PT Putra Bulian Properti (PBP) sepanjang 105 kilometer yang diharapkan bawa angin segar lantaran progres pembangunan bisa cepat berjalan. Akan tetapi, Janji Al Haris jika jalsus batubara rampung cepat ternyata belum terealisasikan hingga sekarang.

Dia menegaskan agar 3 perusahaan yang ditunjuk dan bersedia membangun progres jalan khusus ini bisa saling berkolaborasi. Al Haris tidak ingin, apa yang dijalankan sejauh ini hanya memikirkan soal individu yang berdampak panjang dan tidak membuat kondisi jalsus tak kelar.

"Maka jika bicara soal bisnis dan royalti berapa itu urusan mereka ke depan, yang pasti progres jalan khusus berjalan maksimal. Yang jelas kita minta apa yang jadi pokok masalah, segera dibedah dan bisa dilaporkan ke Bupati masing-masing, agar Bupati bisa berkoordinasi dengan semua pihak," kata Haris.

Mengenai soal PT SAS yang saat ini juga dipersoalkan dalam pembangunan jalsus oleh warga, Al Haris menyampaikan jika hal itu dikembalikan ke kepala daerah yakni Wali Kota Jambi. Dia ingin Wali Kota bisa mencarikan jalan bagaimana progres jalsus yang dikerjakan PT SAS ini tidak terhambat.

"Kan ada Wali Kota, bagaimana jalan solusinya, yang pasti juga kita minta perusahaan PT SAS ini bisa tunjukkan pastikan bahwa apa yang mereka kerjakan ini ke depan tidak akan berdampak besar bagi kesehatan dan lingkungan warga, lakukan pendekatan dan berikan kepercayaan pada masyarakat jika tidak berdampak, ini bisa dicoba. Kita ada plan A dan plan B, kalau plan A dikerjakan tak berdampakkan bagus, tapi kalau berdampak ada plan B kita pindahkan kita geser lokasinya baik, maka semua ada alternatif, yang pasti siapkan semua dari mereka," ujarnya tegas.

Sejauh ini, Al Haris belum bisa memastikan apakah jalan khusus batu bara di Jambi bisa kelar di tahun 2026 ini. Dia hanya bisa terus berharap agar persoalan jalan khusus bisa terselesaikan tanpa harus menunggu waktu tahun ke tahun.

"Yang jelas sekali lagi kita ingin semua berjalan secepatnya, kalau bisa 2026 ini sudah selesai juga kalau bisa, karena kita butuh juga, batubara pasti jalan, ekonomi di Indonesia juga pasti bangkit, dan ekonomi juga bisa lebih bangkit, pendapatan daerah juga bertambah. Yang terpenting kita coba lagi agar ini bisa secepatnya terselesaikan," pungkas Al Haris. (J24-AsenkLeeSaragih)