Foto Islustrasi. (J24)

Jambi, J24 - Dinamika penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi mulai menunjukkan arah yang semakin jelas. Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat, yakni Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Jambi Mulyadi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi M. Saleh Ridha.

Ketua Umum Aliansi Wartawan Siber Indonesia, Erfan Indriyawan, menilai kemunculan kedua figur ini mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam kepemimpinan birokrasi: stabilitas berbasis pengalaman dan akselerasi berbasis inovasi.

Mulyadi dikenal sebagai birokrat senior dengan rekam jejak panjang di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, terutama saat memimpin Dinas Pendidikan. Pengalaman tersebut dinilai membentuk kapasitasnya dalam memahami sistem administrasi pemerintahan secara komprehensif.

Dalam konteks jabatan Sekda yang berfungsi sebagai motor penggerak birokrasi, pengalaman menjadi faktor krusial. Sekda tidak hanya berperan sebagai koordinator antarorganisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga sebagai penghubung strategis antara kepala daerah dan pelaksana teknis di lapangan.

“Figur seperti Mulyadi memiliki keunggulan dalam hal stabilitas birokrasi dan kesinambungan kebijakan,” ujar Erfan.

Namun, di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan publik, pendekatan yang terlalu administratif kerap dinilai kurang responsif terhadap perubahan cepat di era digital.

Figur Muda: Adaptif dan Komunikatif

Berbeda dengan Mulyadi, M. Saleh Ridha merepresentasikan generasi birokrat yang lebih muda dengan pendekatan kepemimpinan yang dinamis. Pengalamannya di Dinas Perhubungan dan kini di Kominfo memperlihatkan kemampuannya dalam menangani isu teknis sekaligus membangun komunikasi lintas sektor.

Di era digitalisasi pemerintahan, posisi Sekda menuntut kemampuan adaptasi terhadap teknologi informasi, transparansi data, serta percepatan layanan berbasis digital. Dalam konteks ini, figur seperti Saleh Ridha dinilai memiliki keunggulan.

“Pendekatan yang lebih lincah dan komunikatif menjadi penting untuk menjawab tantangan birokrasi modern,” kata Erfan.

Meski demikian, tantangan bagi figur muda adalah membuktikan konsistensi kepemimpinan dalam skala birokrasi yang lebih luas dan kompleks.

Lebih dari sekadar adu kapasitas dua kandidat, proses seleksi Sekda Kota Jambi menjadi sorotan publik sebagai indikator komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip meritokrasi.

AWaSI Jambi menekankan pentingnya proses yang transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan non-teknis. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa jabatan strategis seperti Sekda diisi oleh figur yang benar-benar mampu meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Proses ini harus menjadi contoh bahwa profesionalitas dan integritas masih menjadi pijakan utama dalam penentuan jabatan publik,” tegas Erfan.

Penunjukan Sekda bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan penentuan arah birokrasi Kota Jambi ke depan. Pilihan terhadap figur senior atau muda akan mencerminkan prioritas pemerintah daerah: menjaga stabilitas atau mendorong percepatan perubahan.

Pada akhirnya, publik menanti bukan hanya siapa yang terpilih, tetapi bagaimana sosok tersebut mampu menjawab tantangan nyata, mulai dari pelayanan publik, efisiensi birokrasi, hingga transformasi digital pemerintahan.

Dan seperti biasa, yang paling sering jadi korban dalam proses panjang ini adalah harapan masyarakat yang cuma ingin pelayanan lebih cepat tanpa harus merasa sedang ikut lomba lari birokrasi.(J24-AsenkLeeSaragih)