Muarojambi, J24 – Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muarojambi dari 7,97 persen pada 2022 menjadi 4,50 persen pada 2025 dinilai sebagai peringatan serius atas rapuhnya struktur ekonomi daerah. Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menegaskan bahwa fluktuasi tajam tersebut tidak semata disebabkan oleh berkurangnya proyek infrastruktur, tetapi juga mencerminkan lemahnya efisiensi dalam pola belanja daerah.

Menurutnya, lonjakan pertumbuhan pada 2022 lebih banyak ditopang oleh ekspansi sektor konstruksi yang agresif. Namun ketika proyek besar seperti jalan tol dan stadion mulai berkurang, sektor tersebut justru mengalami kontraksi hingga minus 8,54 persen pada 2025, yang kemudian menyeret pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Ini menunjukkan bahwa kita terlalu bergantung pada belanja infrastruktur. Ketika proyek melambat, ekonomi langsung kehilangan tenaga. Artinya, fondasi pertumbuhan kita belum kuat,” ujarnya, di Jakarta (13/4/2026).

Ia menjelaskan, meskipun sektor perdagangan besar dan eceran masih tumbuh 8,85 persen, sektor informasi dan komunikasi 8,42 persen, serta transportasi dan pergudangan 7,53 persen, kontribusi sektor-sektor tersebut belum cukup untuk menahan tekanan karena belum didukung oleh efisiensi sistem ekonomi yang memadai.

Lebih lanjut, struktur ekonomi Muarojambi yang masih didominasi sektor pertanian juga menjadi tantangan tersendiri. Dari total PDRB ADHB sebesar Rp35,88 triliun pada 2023, sekitar Rp16,31 triliun berasal dari sektor pertanian, yang dinilai masih memiliki keterbatasan dalam menciptakan nilai tambah tinggi.

Dampak perlambatan ini juga mulai terasa pada aspek sosial. Tingkat pengangguran terbuka yang berada di kisaran 5,02 persen pada 2025 atau sebanyak 12.015 orang menunjukkan pasar kerja yang belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, angka kemiskinan kembali naik menjadi 4,32 persen atau sekitar 21,05 ribu jiwa setelah sempat menurun pada tahun sebelumnya.

Noviardi menilai, persoalan efisiensi menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Ia menyoroti masih lambatnya penyerapan anggaran, pelaksanaan proyek yang tidak tepat waktu, serta tingginya biaya logistik dan distribusi yang membuat dampak belanja tidak optimal.

“Inefisiensi ini menciptakan ekonomi biaya tinggi. Akibatnya, daya beli masyarakat tertekan dan pertumbuhan tidak berkualitas,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan mendasar dalam pola belanja dengan menekankan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Percepatan realisasi investasi, penguatan sektor perdagangan dan ekonomi digital, serta hilirisasi sektor pertanian dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi.

“Ke depan, kita tidak bisa hanya mengandalkan belanja besar, tetapi harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar produktif dan berdampak. Jika efisiensi dibenahi dan investasi kembali bergerak, pertumbuhan ekonomi Muarojambi masih berpeluang kembali ke kisaran 5 persen pada 2026,” pungkasnya.(J24-Red/Rel)