Gubernur Jambi Al Haris.

Jambi, J24 - Pernyataan Gubernur Jambi Al Haris yang mengaku baru mengetahui penyalahgunaan BBM subsidi oleh aktivitas tambang ilegal menuai sorotan tajam dari masyarakat. 

Di tengah maraknya praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan operasional angkutan batu bara di Provinsi Jambi, pengakuan tersebut justru dianggap mencerminkan lemahnya pengawasan di lapangan.

Seorang netizen bernama Sulastri secara terang-terangan mempertanyakan hal tersebut. Ia menilai penggunaan BBM subsidi oleh pelaku PETI dan angkutan batu bara bukanlah hal baru, melainkan persoalan lama yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Coba turun langsung ke lapangan, ikut antre di SPBU tanpa pengawalan. Biar tahu bagaimana kondisi sebenarnya,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).


Sindiran itu bukan tanpa alasan. Di berbagai wilayah di Jambi, praktik pelangsiran BBM subsidi diduga berlangsung terbuka. Kendaraan dengan banyak barcode kerap terlihat mengisi BBM berulang kali, sementara masyarakat harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan jatah.

Dalam keterangannya, Al Haris mengaku kesal setelah menerima laporan adanya penyalahgunaan BBM subsidi untuk aktivitas tambang ilegal dan perusahaan besar.

Ia menyebut adanya keterlibatan oknum dan memastikan sebagian pelaku telah ditindak oleh aparat kepolisian, meskipun praktik serupa masih terus berlangsung secara sembunyi-sembunyi.

“BBM subsidi ini jatah rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis apalagi ilegal,” tegasnya.

Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan di tengah masyarakat. Pasalnya, penggunaan BBM subsidi oleh pelaku PETI dan angkutan batu bara selama ini sudah menjadi pengetahuan umum.

KLIK: Siapapun Kapoldanya, PETI Tetap Merajalela?


Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi di tingkat lapangan belum berjalan maksimal.

Pemerintah Provinsi Jambi memang telah meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan razia terhadap aktivitas tambang ilegal. 

Selain itu, pengelola SPBU juga diingatkan agar tidak bermain dalam penyaluran BBM subsidi. Sayangnya, imbauan serupa bukan kali pertama disampaikan.

Masyarakat kini tidak lagi sekadar menunggu pernyataan, melainkan langkah konkret yang benar-benar dirasakan. Penertiban SPBU nakal, pengawasan distribusi yang ketat, serta penindakan tegas tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci untuk menghentikan praktik ini.

Jika tidak, maka BBM subsidi akan terus mengalir ke sektor yang salah, sementara masyarakat kecil tetap berada di ujung antrean.

Realitas di lapangan sudah terlalu lama berlangsung. Persoalannya kini bukan lagi siapa yang tahu atau tidak tahu, tetapi seberapa serius upaya menghentikannya. Dan bagi masyarakat Jambi, jawabannya akan terlihat bukan dari pernyataan, melainkan dari tindakan.

Sebelumnya Gubernur Jambi, Al Haris, mengaku kesal setelah menerima laporan adanya penyalahgunaan BBM subsidi yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal dan perusahaan besar, termasuk tambang batu bara.

“Kemarin kita mendapatkan laporan bahwa BBM subsidi dikirim ke tambang liar. Saya kaget juga, pasti ada ulah oknum. Sebagian pelaku memang sudah ditangkap oleh kepolisian, tetapi masih ada yang kucing-kucingan,” ujar Al Haris kepada awak media belum lama ini 

Menurut Al Haris, BBM subsidi seharusnya disalurkan tepat sasaran untuk masyarakat kecil, bukan dimanfaatkan demi keuntungan pribadi, apalagi untuk kegiatan ilegal seperti pertambangan tanpa izin (PETI).

Ia pun meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan razia rutin guna menindak aktivitas tambang ilegal, khususnya tambang emas yang diduga menjadi salah satu pengguna BBM subsidi tersebut.

Selain itu, Al Haris juga mengingatkan perusahaan tambang batu bara agar tidak menggunakan BBM subsidi untuk operasional, termasuk untuk kendaraan angkutan (hauling).

“Bahan bakar subsidi ini jatah rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi sektor pertambangan. Perusahaan besar tentu memiliki kemampuan finansial, seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pengelola SPBU agar disiplin dan konsisten dalam menyalurkan BBM sesuai ketentuan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada oknum petugas yang terlibat dalam praktik penyimpangan.

“Kita minta petugas SPBU jangan sampai ada yang bermain. Harus konsisten demi mengutamakan masyarakat, karena ini hak mereka,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjut Al Haris, akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menelusuri jalur distribusi BBM subsidi yang disalahgunakan.

Pengawasan di lapangan juga akan diperketat, terutama di wilayah yang rawan aktivitas tambang ilegal maupun operasional perusahaan batu bara. Pemprov Jambi berharap langkah tegas ini dapat memastikan distribusi BBM subsidi kembali tepat sasaran serta menekan praktik tambang ilegal di daerah tersebut. (J24-Tim)