​

Jambi,J24 - Pengamat kebijakan publik Jambi, Noviardi Ferzi, melontarkan kritik tajam terhadap munculnya wacana penurunan alokasi Participating Interest (PI) Blok Jabung menjadi 4,75% yang ia nilai ketidak abaian terhadap kedaulatan fiskal dan hak konstitusional daerah. Ia menegaskan bahwa berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, Jambi secara hukum berhak atas porsi 10%, sehingga angka yang diusulkan PetroChina tersebut dianggap sangat irasional dan mencederai rasa keadilan bagi daerah yang telah puluhan tahun menyumbang produksi migas nasional.

Menurut Noviardi, langkah PetroChina yang terkesan bersikukuh pada angka rendah demi melindungi kepentingan kontrak lama merupakan bentuk pengabaian terhadap beban infrastruktur dan biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah daerah. Ia juga mencurigai adanya aroma negosiasi bawah meja mengingat informasi mengenai penurunan angka ini bocor secara non-formal melalui saluran birokrasi, yang mengindikasikan kurangnya transparansi dan upaya sistemik untuk meminggirkan kepentingan rakyat Jambi.

​Dalam keterangannya, Noviardi secara tegas menyatakan bahwa "Wacana penurunan PI menjadi 4,75 persen ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan penghinaan nyata terhadap kedaulatan fiskal Jambi yang secara konstitusional berhak atas 10 persen. PetroChina jangan mencoba 'menjinakkan' daerah dengan angka irasional demi melindungi kontrak lama mereka, sementara Jambi dibiarkan memikul beban infrastruktur dan kemiskinan sendirian. Jika kesepakatan gelap ini gol, maka ini adalah pintu masuk eksploitasi sistemik yang merampas hak masa depan rakyat Jambi di tengah aroma negosiasi bawah meja yang harus segera dihentikan oleh KPK dan Kejati."

​Membangun argumen dari dimensi ekonomi dan regulasi, Noviardi menilai bahwa setiap upaya untuk menurunkan persentase di bawah 10% tanpa alasan teknis-ekonomis yang transparan merupakan pelanggaran terhadap hierarki aturan yang telah ditetapkan negara. Secara fiskal, PI 10% adalah instrumen pengimbang atau fiscal equalizer untuk menutup celah beban pembangunan yang kian membengkak. Penurunan angka ini akan secara langsung memangkas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang, yang pada gilirannya menghambat akselerasi pembangunan manusia di sektor pendidikan dan kesehatan. 

Noviardi mendukung penuh sikap tegas DPRD dan Gubernur Jambi untuk menolak segala bentuk kompromi yang merugikan. Ia memperingatkan bahwa mempertahankan kedaulatan fiskal melalui PI 10% adalah keharusan ekonomi agar kekayaan alam Jambi benar-benar terkonversi menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekadar habis dieksploitasi dengan imbalan minimalis.(J24-Red/Asenk Lee Saragih)