Jambi, J24 - Persoalan pengelolaan sampah di Kota Jambi kembali menjadi sorotan publik. Berbagai keluhan masyarakat terkait penumpukan sampah di sejumlah titik, keterbatasan armada pengangkut, hingga efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah daerah terus mengemuka dalam beberapa bulan terakhir.

Menjawab berbagai kritik yang datang dari kebijakan tranformasi tata kelola persampahan terkait dengan penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah dan diberlakukannya Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) di Kota Jambi, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyambut positif hal tersebut.

Di tengah berbagai kritik tersebut, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengambil langkah yang dinilai cukup strategis dengan membuka ruang dialog kepada berbagai elemen masyarakat. Kalangan media, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) diundang mengikuti diskusi publik terkait kebijakan pengelolaan sampah yang akan digelar di Rumah Dinas Wali Kota pada Sabtu (13/6/2026).

Langkah ini dipandang sebagai upaya Pemerintah Kota Jambi untuk mendengar langsung berbagai masukan dan kritik yang berkembang di tengah masyarakat mengenai tata kelola persampahan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Sebagai ibu kota Provinsi Jambi, Kota Jambi menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi perkotaan. Produksi sampah rumah tangga terus bertambah setiap tahun, sementara kapasitas pengangkutan dan pengolahan dinilai belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju peningkatan volume sampah tersebut.

Akibatnya, berbagai persoalan muncul di lapangan. Mulai dari keterlambatan pengangkutan sampah, munculnya titik-titik pembuangan liar, hingga keluhan warga terhadap kondisi lingkungan yang dianggap kurang bersih.

Masalah tersebut tidak hanya berdampak pada estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani secara komprehensif.

Kebijakan yang Menuai Pro dan Kontra

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Jambi terkait pengelolaan sampah memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat dengan mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari sekadar mengangkut dan membuang menjadi pengurangan sampah dari sumbernya.

Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Kritik muncul karena masih ditemukannya tumpukan sampah di sejumlah kawasan serta belum meratanya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah.

Pengamat lingkungan menilai bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan melalui kebijakan administratif semata. Dibutuhkan perubahan perilaku masyarakat, penguatan infrastruktur, serta sistem pengelolaan yang terintegrasi mulai dari tingkat rumah tangga hingga tempat pemrosesan akhir.

Dialog Publik Sebagai Ruang Evaluasi

Di tengah dinamika tersebut, forum diskusi yang digagas Wali Kota Maulana diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama terhadap berbagai kebijakan yang telah berjalan.

Dengan melibatkan akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil, pemerintah berupaya memperoleh masukan yang lebih objektif dan berbasis data. Kehadiran media dinilai penting untuk memastikan transparansi informasi kepada publik, sementara akademisi dapat memberikan perspektif ilmiah dalam merumuskan solusi jangka panjang.

LSM dan komunitas lingkungan juga memiliki peran strategis karena selama ini menjadi kelompok yang aktif mengawal isu kebersihan dan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Forum tersebut tidak hanya menjadi sarana menyampaikan kritik, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Mencari Solusi Bersama

Persoalan sampah sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Karena itu, langkah membuka ruang dialog publik menjadi momentum penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi polemik.

Masyarakat kini menantikan apakah forum tersebut akan menghasilkan terobosan nyata atau sekadar menjadi ruang diskusi tanpa tindak lanjut yang jelas. Yang pasti, persoalan sampah di Kota Jambi membutuhkan solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menjawab tantangan pengelolaan lingkungan perkotaan di masa depan.

Di tengah tuntutan menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang bersih, sehat, dan nyaman dihuni, keberhasilan pemerintah mengelola persoalan sampah akan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana.(J24-AsenkLeeSaragih)