Jakarta, J24-Fenomena melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya tekanan ekonomi rumah tangga, serta semakin tingginya kesenjangan pendapatan memunculkan kekhawatiran baru mengenai masa depan kelas menengah di Indonesia.

Data terbaru mengonfirmasi kekhawatiran ini bukan sekadar wacana. Menurut Mandiri Institute, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025, atau berkurang 1,2 juta orang dalam setahun.

Proporsi kelas menengah terhadap penduduk juga menyusut dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen, sementara lebih dari separuh warga Indonesia atau 50,4 persen berada dalam kelompok Aspiring Middle Class yang hidup tepat di bawah ambang kelas menengah dan sangat rentan turun ke kelompok rentan miskin.

Menanggapi hal ini pengamat ekonomi, Dr. Noviardi Ferzi, menilai kelas menengah selama ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena menjadi motor utama konsumsi, investasi rumah tangga, pendidikan, dan pertumbuhan sektor usaha. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini menghadapi tekanan yang semakin berat akibat kenaikan biaya hidup yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan.

Menurut Noviardi, berbagai indikator menunjukkan semakin rapuhnya kondisi ekonomi kelas menengah. Data tabungan nasional memperlihatkan tabungan kelompok berpendapatan di bawah Rp100 juta turun drastis dari Rp4,2 juta menjadi Rp1,7 juta, sementara tabungan kelompok berpendapatan di atas Rp5 miliar justru meningkat hingga Rp30 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Gejala yang terlihat saat ini adalah banyak keluarga kelas menengah mulai mengalami penurunan kualitas hidup. Pendapatan stagnan, sementara biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan pokok terus meningkat. Akibatnya, sebagian dari mereka perlahan turun ke kelompok rentan miskin," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa melemahnya daya beli masyarakat juga tercermin dari perlambatan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun ekonomi masih tumbuh pada kisaran 4 hingga 5 persen, peningkatan pendapatan riil masyarakat tidak mampu mengejar laju kenaikan biaya hidup sehingga ruang konsumsi kelas menengah semakin terbatas.

Menurut Noviardi, fenomena tersebut diperparah oleh struktur ekonomi yang cenderung memberikan keuntungan lebih besar kepada pemilik modal dibandingkan kelompok pekerja. Pertumbuhan kekayaan kelompok atas berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan masyarakat biasa.

Data Bank Dunia menunjukkan proporsi kelas menengah Indonesia setelah pandemi hanya sekitar 17,4 persen, turun dibandingkan sebelum pandemi yang mencapai 21,4 persen. Sementara itu, meskipun data BPS mencatat gini ratio nasional September 2025 turun menjadi 0,363 dari 0,381 pada September 2024, jurang kekayaan dinilai masih lebar karena akumulasi aset kelompok atas terus meningkat lebih cepat dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

"Kelas menengah sejatinya adalah penyangga stabilitas sosial dan ekonomi. Jika jumlah mereka terus menyusut, maka daya tahan ekonomi nasional juga ikut melemah. Konsumsi akan menurun, pasar domestik mengecil, dan kesenjangan sosial berpotensi meningkat," kata Noviardi.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan kelas menengah. Jika kelompok ini terus tergerus, Indonesia berisiko menghadapi ekonomi yang terbelah antara kelompok super kaya yang menguasai aset dan kelompok super miskin yang hanya bertahan hidup. Dalam jangka panjang, kondisi seperti itu tidak sehat bagi pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sosial bangsa.

Menurutnya, hilangnya kelas menengah bukan sekadar persoalan statistik pendapatan, melainkan ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Negara yang memiliki kelas menengah kuat umumnya menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, tingkat pendidikan yang lebih baik, serta mobilitas sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite sementara mayoritas masyarakat berada dalam kondisi rentan, potensi ketegangan sosial dan ketimpangan pembangunan akan semakin besar.

Karena itu, Noviardi menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja produktif, perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengendalian harga kebutuhan pokok. Selain itu, akses pembiayaan dan kepemilikan aset bagi masyarakat juga harus diperluas agar mobilitas ekonomi tetap terbuka.

"Tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi memastikan hasil pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata sehingga kelas menengah tetap tumbuh dan menjadi kekuatan utama pembangunan nasional," tegasnya.

Dalam kasus Provinsi Jambi, Noviardi memberi contoh, meskipun indikator makro ekonomi Jambi relatif membaik dengan tingkat kemiskinan turun dari 8,24 persen menjadi 7,73 persen dan gini ratio turun dari 0,37 menjadi 0,32 pada 2024, Noviardi menyoroti bahwa daya beli kelas menengah di daerah tetap menghadapi tekanan.

Kenaikan biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan dinilai belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jambi yang melambat dari 6,61 persen pada 2023 menjadi 4,98 persen pada 2024 menunjukkan bahwa tantangan ekonomi masih perlu mendapat perhatian serius.

"Bila kelas menengah terus melemah, maka Indonesia bukan hanya menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga menghadapi ancaman berkurangnya fondasi utama yang selama ini menopang stabilitas sosial dan pertumbuhan jangka panjang," pungkasnya.(J24-Rel/AsenkLee)