Jakarta, J24- Wacana penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar, terutama terhadap tenaga kerja, usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan nasional.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi, mengatakan bahwa MBG saat ini bukan hanya program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang menyerap jutaan masyarakat.

Menurut Noviardi, salah satu dampak terbesar penghentian program tersebut adalah hilangnya lapangan kerja yang selama ini tercipta melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga pertengahan 2026, jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat diperkirakan mendekati satu juta orang, mulai dari tenaga pengelola dapur, ahli gizi, akuntan, juru masak, chef, petugas kebersihan, pengemudi, hingga tenaga keamanan.

“Program MBG telah menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi masyarakat lokal. Lebih dari 60 persen pekerja di dapur SPPG merupakan ibu rumah tangga usia produktif yang selama ini memperoleh tambahan pendapatan untuk menopang ekonomi keluarga. Jika program ini berhenti, maka dampak sosial dan ekonomi yang muncul akan sangat besar,” kata Noviardi, 20 Juni 2026 kemarin.

Ia menjelaskan bahwa efek penghentian MBG tidak hanya dirasakan pekerja di dapur, tetapi juga menyebar ke sektor hulu. Petani beras, peternak ayam dan telur, nelayan, pemasok susu, pedagang sayuran, hingga pelaku usaha transportasi akan kehilangan pasar yang selama ini memberikan permintaan rutin terhadap produk mereka.

“Dalam ekonomi, kita mengenal efek pengganda atau multiplier effect. Setiap belanja yang dilakukan dapur MBG menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Ketika aktivitas tersebut berhenti, maka perputaran uang di tingkat lokal ikut melemah,” jelasnya.

Noviardi menyebut sekitar puluhan ribu UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok MBG berpotensi menghadapi tekanan berat. Banyak pelaku usaha telah melakukan investasi untuk memenuhi standar operasional program, seperti pengadaan peralatan, sarana transportasi, dan peningkatan kapasitas produksi.

“Bukan hanya pekerja yang kehilangan penghasilan, UMKM juga berisiko mengalami gangguan arus kas bahkan terpaksa menghentikan usahanya karena kehilangan pelanggan utama. Dampaknya dapat menjalar terhadap menurunnya daya beli masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai keberadaan ribuan SPPG yang tersebar di berbagai daerah telah menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal. Setiap dapur tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar melalui pembelian bahan baku dan penggunaan berbagai jasa pendukung.

Karena itu, Noviardi menegaskan bahwa evaluasi terhadap program MBG harus mempertimbangkan secara menyeluruh aspek ekonomi, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan UMKM. Menurutnya, keputusan penghentian program tanpa strategi transisi yang matang berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan meningkatkan angka pengangguran.

“MBG saat ini tidak sekadar berbicara tentang makanan bergizi, tetapi telah menjadi instrumen ekonomi rakyat. Kebijakan apa pun terhadap program ini harus mempertimbangkan nasib jutaan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari ekosistem tersebut,” pungkasnya.(J24-Rel/AsenkLee)