Foto Ilustrasi SPBU di Jambi.(JPO)

Jambi, J24- Selama hampir tiga pekan terakhir, pemandangan yang sama terus berulang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Riau. Puluhan hingga ratusan truk, bus, dan kendaraan diesel mengular di bahu jalan menunggu giliran mendapatkan BBM subsidi jenis Bio Solar.

Di sejumlah titik seperti Sengeti, Mestong, Tempino, hingga perbatasan Jambi-Riau, antrean bahkan kerap memakan sebagian badan jalan nasional. Para sopir mengaku harus menunggu antara tiga hingga enam jam untuk mendapatkan jatah solar subsidi. 

Kondisi tersebut bukan hanya menghambat aktivitas transportasi, tetapi juga mulai mengancam kelancaran distribusi logistik antarprovinsi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah benar terjadi kelangkaan solar subsidi, atau ada persoalan lain yang lebih kompleks di balik antrean panjang tersebut?

Jalan Lintas Timur Sumatera merupakan salah satu koridor logistik paling sibuk di Pulau Sumatera. Jalur ini menjadi penghubung utama distribusi hasil perkebunan, industri, kebutuhan pokok, hingga angkutan umum yang bergerak dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, hingga Sumatera Utara.

Ketika pasokan atau akses terhadap BBM solar terganggu, dampaknya langsung terasa pada rantai distribusi barang.

Sejumlah sopir yang ditemui di sepanjang lintas Timur Provinsi Jambi mengaku lebih banyak menghabiskan waktu dalam antrean dibandingkan waktu perjalanan. Kondisi ini menyebabkan biaya operasional meningkat karena keterlambatan pengiriman dan waktu kerja yang terbuang.

Pengamat transportasi menilai apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, biaya logistik berpotensi naik dan pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang di tingkat konsumen.

Di tengah keluhan masyarakat, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara berkali-kali menegaskan bahwa stok BBM subsidi sebenarnya dalam kondisi aman.

Sebagai langkah antisipasi, perusahaan bahkan meningkatkan distribusi Solar dan Pertalite hingga 20 persen di beberapa wilayah Riau yang mengalami lonjakan permintaan. Selain itu, sejumlah SPBU juga diminta membuka layanan lebih awal untuk mengurai kepadatan antrean.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Riau yang menyebut pasokan BBM masih mencukupi dan distribusi terus berjalan. Pertamina juga mengerahkan armada tambahan guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi.

Namun fakta di lapangan menunjukkan antrean tetap terjadi hampir setiap hari. Kontradiksi antara klaim "stok aman" dan kenyataan "antrean panjang" menjadi titik penting yang perlu ditelusuri lebih jauh.

Peralihan Massal dari Dexlite ke Solar Subsidi

Hasil penelusuran Tim Redaksi menunjukkan salah satu penyebab utama lonjakan antrean adalah perpindahan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi.

Kenaikan harga Dexlite dalam beberapa bulan terakhir membuat selisih harga dengan Bio Solar semakin lebar. Bagi sopir angkutan barang yang mengonsumsi ratusan liter solar setiap minggu, perbedaan harga tersebut memiliki dampak signifikan terhadap biaya operasional.

Seorang sopir angkutan umum di Muarojambi mengaku tidak lagi mampu menggunakan BBM non-subsidi karena biaya yang harus dikeluarkan terlalu besar. Akibatnya, kendaraan yang sebelumnya menggunakan Dexlite kini ikut berburu solar subsidi di SPBU yang sama dengan kendaraan penerima subsidi lainnya.

Fenomena serupa sebelumnya juga terjadi di Riau ketika banyak pengguna Pertamax beralih ke Pertalite setelah terjadi perubahan harga BBM non-subsidi. Pertamina sendiri mengakui perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu pemicu utama kepadatan SPBU.

Tepat Sasaran atau Salah Sasaran?

Persoalan berikutnya adalah efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi. Secara aturan, solar subsidi diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang memenuhi kriteria pemerintah. Namun di lapangan, masih muncul pertanyaan mengenai apakah seluruh kendaraan yang mengantre benar-benar berhak menerima subsidi tersebut.

Pengawasan berbasis sistem digital dan pembatasan kuota memang telah diterapkan. Namun panjangnya antrean memunculkan dugaan bahwa konsumsi solar subsidi tidak lagi didominasi oleh kelompok sasaran utama.

Beberapa sopir yang diwawancarai mengakui bahwa semakin banyak kendaraan diesel pribadi maupun armada niaga yang beralih ke solar subsidi karena alasan efisiensi biaya. Apabila tren ini terus berlangsung, maka kuota subsidi yang dirancang untuk kelompok tertentu akan semakin tertekan.

Kelangkaan akses terhadap solar subsidi tidak hanya menjadi persoalan pengemudi truk. Jalur Jambi-Riau merupakan salah satu urat nadi distribusi hasil perkebunan sawit, produk industri, bahan pangan, dan kebutuhan pokok masyarakat.

Setiap keterlambatan pengisian BBM berpotensi menunda jadwal pengiriman barang. Dalam skala besar, kondisi ini dapat menimbulkan efek berantai terhadap biaya distribusi dan stabilitas harga pasar.

Sejumlah pelaku usaha logistik mulai mengkhawatirkan situasi tersebut apabila tidak segera mendapatkan solusi permanen.

Investigasi ini menunjukkan bahwa antrean panjang solar subsidi di sepanjang Lintas Timur Jambi-Riau tidak bisa semata-mata dijelaskan sebagai masalah pasokan.

Data dan keterangan berbagai pihak mengindikasikan adanya kombinasi faktor peralihan besar-besaran pengguna BBM non-subsidi ke solar subsidi. Tingginya aktivitas kendaraan logistik di koridor Jambi-Riau. Ketidakseimbangan antara kuota distribusi dan lonjakan permintaan.

Dugaan belum optimalnya pengawasan terhadap pengguna subsidi. Kepanikan konsumen yang mempercepat lonjakan pembelian di SPBU tertentu. Jika tidak segera diatasi, antrean solar subsidi yang kini terlihat sebagai persoalan SPBU berpotensi berkembang menjadi masalah ekonomi yang lebih luas.

Pertanyaan yang kini menunggu jawaban adalah, apakah pemerintah dan Pertamina akan melakukan penyesuaian distribusi serta pengawasan secara menyeluruh, atau masyarakat harus bersiap menghadapi antrean solar yang semakin panjang dalam beberapa bulan ke depan?

Ada Apa?

Fenomena antrean panjang kendaraan diesel di SPBU sepanjang Jambi hingga Riau yang terjadi dalam sekitar tiga pekan terakhir bukan disebabkan oleh kelangkaan stok semata. Sejumlah laporan lapangan menunjukkan ada kombinasi beberapa faktor yang menyebabkan solar subsidi menjadi sangat padat peminatnya.

1. Pengguna Dexlite Beralih ke Solar Subsidi

Faktor yang paling banyak disebut adalah kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Dexlite. Setelah kenaikan harga pada April 2026, banyak pemilik kendaraan diesel memilih beralih ke Bio Solar subsidi karena selisih harga yang cukup besar. Akibatnya, permintaan solar subsidi melonjak tajam.

2. Jalur Jambi-Riau Merupakan Koridor Logistik Utama

Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Jambi-Riau menjadi jalur utama angkutan barang, bus antarprovinsi, dan kendaraan logistik. Ketika banyak armada beralih ke solar subsidi, antrean langsung menumpuk di SPBU yang berada di sepanjang jalur tersebut.

3. Dugaan Distribusi dan Pengawasan Belum Optimal

Di Jambi, pemerintah daerah bahkan telah beberapa kali menerima keluhan masyarakat karena antrean kendaraan memakan badan jalan dan menyebabkan kemacetan. DPRD dan sejumlah pihak juga menyoroti masih adanya kendaraan yang diduga tidak tepat sasaran ikut menikmati solar subsidi sehingga memperparah antrean.

4. Aktivitas Angkutan Berat yang Tinggi

Pantauan media lokal menunjukkan antrean didominasi truk logistik, dump truck, travel, dan kendaraan niaga lainnya. Aktivitas ekonomi dan transportasi barang yang tetap tinggi membuat kebutuhan solar subsidi terus meningkat setiap hari.

5. Stok Disebut Aman, Namun Antrean Tetap Terjadi

Menariknya, pemerintah daerah dan Pertamina menyatakan stok BBM dalam kondisi aman. Bahkan ada upaya penambahan pasokan solar untuk mengurangi antrean. Namun di lapangan, antrean masih terjadi sehingga muncul pertanyaan apakah persoalannya lebih banyak berada pada pola konsumsi, distribusi, dan ketepatan sasaran penyaluran subsidi.

Dampaknya

Kemacetan di sekitar SPBU. Sopir harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar. Distribusi barang berpotensi terganggu. Risiko kenaikan biaya logistik dan harga kebutuhan pokok jika kondisi berlangsung lama.

Singkatnya, akar masalah terbesar yang saat ini paling banyak disebut adalah perpindahan besar-besaran pengguna Dexlite ke solar subsidi setelah kenaikan harga BBM non-subsidi, ditambah tingginya aktivitas angkutan barang di koridor Jambi-Riau dan persoalan pengawasan penyaluran BBM subsidi.

Respon  Hiswana Migas Jambi 

Menanggapi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Provinsi Jambi tiga pekan terakhir, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jambi M. Hafiz Fattah kepada wartawan mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi, khususnya Solar.

Menurut Hafiz Fattah yang juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi ini, salah satu penyebab utama terjadinya antrean panjang adalah masih tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

“Pada dasarnya kita banyak menemukan faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi penyimpangan, diantaranya terlalu tinggi jarak subsidi dan non subsidi. Sehingga menimbulkan kecurangan dari berbagai sisi, mulai dari scan barcode, dan kuota solar yang belum mendapatkan peningkatan. Sementara aktifitas dan jumlah kendaraan terus bertambah,” ujar Hafiz Fattah, Minggu (21/6/2026).

Sebagai Ketua Hiswana Migas, Hafiz Fattah menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan BBM subsidi dapat disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami selaku ritel pengesahan yang menyalurkan minyak maupun gas memiliki kesadaran yang sama dengan pemerintah dan masyarakat bagaimana BBM yang bersifat bersubsidi ini dapat diterima dengan sesuai ketentuan,” katanya.

Hafiz Fattah juga berharap kondisi antrean panjang yang saat ini terjadi tidak berlangsung dalam waktu lama. Ia meminta PT Pertamina segera melakukan pembenahan terhadap sistem pendataan dan penggunaan barcode sebagai instrumen pengawasan distribusi BBM subsidi. 

“Kami berharap kondisi ini tidak berlangsung lama dan kami harap pertamina bisa menertibkan scan barcode dengan cepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hafiz mendorong Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pengguna BBM subsidi. Kendaraan mewah maupun kategori masyarakat yang dianggap mampu seharusnya tidak lagi tercatat sebagai penerima Solar bersubsidi.

“Silahkan pertamina mengevaluasi data-datanya, apabila terdapat mobil-mobil mewah atau kategori orang mampu. Silahkan hapus saja datanya sehingga tidak menimbulkan perdebatan lagi,” imbuhnya.

Selain itu, Hafiz Fattah juga menyoroti aktivitas pelangsiran BBM yang diduga masih terjadi di hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi dan Riau.

"Kedepan kerja sama yang lebih kuat antara Pertamina dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi. Kita juga berharap ada kerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum untuk dapat menertibkan para pelangsir,” pungkasnya.(J24-AsenkLeeSaragih)