Rapat yang digelar di Aula Bapperida Kota Jambi itu turut dihadiri Sekretaris Daerah, Drs HA Ridwan, M.Si serta diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Kegiatan ini guna menggenjot percepatan realisasi belanja daerah agar mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memastikan seluruh program pembangunan selesai tepat waktu dipenghujung tahun.
Wali Kota Jambi, Maulana menyampaikan hingga awal Juli realisasi belanja daerah telah mendekati 50 persen, sedangkan pendapatan dari sektor pajak sudah di angka 53 persen.
Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan target, namun seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kecepatan pelaksanaan program agar manfaat APBD segera dirasakan masyarakat.
“Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Karena itu saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memang sudah siap dieksekusi,” ujar mantan Direktur RSUD H Abdul Manap Kota Jambi ini.
“Dari aspek pendapatan, kita sudah diangka 53% yang berasal dari pajak dan yang agak kurang adalah dari restribusi yang memang berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) banyak restribusi yang tidak boleh ditarik lagi,” lanjut mantan Wakil Walikota Jambi ini.
Sebagai tindak lanjut, Maulana mengungkapkan telah dibentuk tim yang terdiri dari para asisten dan staf ahli untuk meningkatkan pendapatan dan belanja agar lebih tetap sasaran, sehingga bisa terealisasi secara maksimal, serta berimbang antara pendapatan dan belanja.
Ini adalah dasar kita untuk menyusun anggaran di tahun 2027. Tadi sudah saya berikan penegasan agar semua OPD segera menyisir belanja-belanja yang memang bisa segera kita laksanakan untuk stimulus ekonomi.
Secara umum masih, “On The Track” angka-angkanya dan masih bisa dikejar sampai bulan Agustus 2026. Targetnya pada akhir Agustus akan diadakan rapat lagi untuk mengetahui seberapa jauhmana capaian-capaian target tersebut, ungkap pendiri RSIA Annisa Kota Jambi.
“Kalau kita evaluasi lebih awal, masih ada waktu melakukan perbaikan. Jangan menunggu akhir tahun karena ruang untuk mengejar target sudah sangat terbatas,” lanjut politisi PAN dan Ketua DPD PAN Kota Jambi.
Selain hal tersebut, Maulana juga menyoroti pertumbahan jumlah kendaraan di Kota Jambi turut mempengaruhi pendapatan daerah, melalui opsen pajak yang diterima daerah.
Pertambahan jumlah kendaraan ini dari segi pendapatan ada peningkatan untuk opsennya, karena pajak kendaraan 60% lebih untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, kita juga berupaya mendorong Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mengembangkan jalan-jalan yang berpotensi terjadi kemacetan.
Namun, Pemerintah Kota Jambi tetap mengkampanyekan transpotasi publik, supaya gaya hidup masyarakat berubah perlahan, pungkas suami Dr dr Hj Nadiyah Maulana, Sp.OG.
Dengan percepatan realisasi APBD tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. (J24/Red).
0Komentar