 |
Pembangunan tol Jambi - Rengat merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dan telah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini diyakini akan menjadi tulang punggung transportasi darat di wilayah tengah Sumatera, sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi, khususnya di desa-desa yang dilintasi lintasan ini.
Pemerintah pusat, daerah, dan pihak pengembang berkolaborasi erat untuk mempercepat proses perencanaan dan realisasi pembangunan. Dengan nilai investasi sebesar Rp 34,19 triliun, proyek ini menunjukkan betapa strategisnya tol ini dalam mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di luar Pulau Jawa.
Ruas tol ini direncanakan akan membentang sejauh 116,5 km di Provinsi Jambi dan 81,5 km di Provinsi Riau. Jalur ini akan melintasi tiga kabupaten utama di Jambi, yaitu Kabupaten Muarojambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat, dengan total 16 desa terdampak langsung.
Titik awal pembangunan dimulai di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko) Kabupaten Muarojambi, yang disebut-sebut sebagai simpul emas karena dikelilingi oleh berbagai fasilitas pendidikan dan olahraga penting.
Keberadaan tol ini akan memberikan manfaat signifikan, mulai dari peningkatan konektivitas antarwilayah, efisiensi distribusi logistik, hingga pembukaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Aksesibilitas ke destinasi wisata dan kawasan pertanian juga akan lebih mudah dijangkau, yang otomatis akan menggerakkan roda ekonomi lokal.
Namun, di balik rencana besar ini, terdapat sejumlah tantangan yang masih harus diselesaikan. Permasalahan pembebasan lahan, ketidaksesuaian batas wilayah, dan izin kawasan hutan menjadi sorotan utama. Salah satunya adalah konflik administratif di mana 500 meter lahan yang sebelumnya dianggap bagian dari Riau ternyata masuk wilayah Jambi, dan kini perlu perbaikan SK Gubernur sebagai solusinya.
Selain itu, terdapat sekitar 28 km dari trase jalan yang melewati kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar perizinan bisa dipercepat, khususnya dalam hal pertimbangan teknis dan regulasi kehutanan yang memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat.
Persoalan teknis lainnya juga muncul terkait regulasi pembebasan lahan. Perbedaan antara Perma No. 2 Tahun 2021 dan PP No. 19 Tahun 2021 soal mekanisme ganti rugi melalui pengadilan menimbulkan hambatan yang perlu penyesuaian. Namun pemerintah optimistis seluruh kendala ini bersifat administratif dan bisa segera dituntaskan.
Hingga kini, sudah terdapat 413 bidang tanah di jalur tol Jambi - Rengat yang telah mendapat kesepakatan pelepasan dari warga. Total anggaran pembebasan lahan untuk ruas Jambi - Betung dan Jambi - Rengat diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan proyek.
Pembangunan ruas ini juga menjadi bagian dari tahapan kedua proyek JTTS sepanjang 574 km, bersama ruas Betung - Tempino - Jambi (169 km) dan Rengat - Pekanbaru (207 km). Ketiganya membentuk jaringan utama tol di bagian tengah dan utara Pulau Sumatera.
Melalui pemantauan udara, terlihat bahwa titik nol pembangunan berada di kawasan strategis Pijoan yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan infrastruktur baru. Exit tol Pijoan akan menjadi akses penting ke kawasan pendidikan tinggi dan pusat pemerintahan di Jambi, serta menjadi simpul vital konektivitas lintas Provinsi.
Dengan segala potensi dan tantangan yang ada, pembangunan Tol Jambi - Rengat menjadi simbol komitmen pemerintah untuk terus membangun Sumatera. Diharapkan, proyek ini segera terealisasi dan menjadi pengubah wajah Sumatera yang lebih terhubung, maju, dan berdaya saing. (Berbagai Sumber, J24/FS).
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 Komentar