Foto IST

Jambi, J24 - Polda Jambi tengah menjadi sorotan publik setelah meluncurkan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebuah inisiatif sosial yang disebut-sebut akan menjadi “dapur gizi nasional” bagi anak-anak sekolah.

Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan gizi anak Indonesia. Namun, di tengah pujian dan apresiasi, publik tetap menuntut satu hal: transparansi dan akuntabilitas.

Polda Jambi menargetkan pembangunan 30 unit SPPG di seluruh jajaran Polres se-Provinsi Jambi. Saat ini baru satu unit SPPG yang beroperasi penuh, berlokasi di lingkungan Polda Jambi.

Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Jannus P. Siregar, yang juga menjabat sebagai Ka Satgas Program MBG, memastikan bahwa SPPG dirancang dengan standar tinggi.

“Kita sedang membangun 20 unit lagi. SPPG bukan sekadar dapur umum, tetapi fasilitas produksi pangan sehat yang memenuhi seluruh standar sanitasi, halal, dan higienitas,” tegasnya baru-baru ini kepada wartawan.

Bangunan SPPG dibangun berdasarkan petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) dengan desain higienis, ruang terpisah antara bahan mentah dan makanan siap saji, serta sistem penyimpanan berpendingin (cold storage).

Namun, pertanyaannya: apakah standar ini benar-benar diterapkan di lapangan, atau hanya berhenti di atas kertas proyek?

Anggaran Besar, Pengawasan Harus Lebih Ketat

Sebagai program berskala nasional, SPPG tentu melibatkan anggaran besar, ditaksir minimal modal awal Rp 1,5 Miliar hingga Rp 2 Miliar per satu SPPG. Mulai dari pembangunan gedung, pengadaan alat, pelatihan relawan, hingga distribusi makanan setiap hari ke sekolah-sekolah.

Sayangnya, hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai alokasi anggaran per unit SPPG, nilai proyek, serta sumber dana yang digunakan. Padahal, dalam konteks program sosial seperti ini, transparansi adalah benteng pertama melawan penyalahgunaan anggaran.

Publik berharap Polda Jambi membuka data tersebut secara jelas, bukan hanya kepada lembaga audit internal, tetapi juga kepada masyarakat luas.

SPPG juga disebut memberdayakan masyarakat sekitar dengan melibatkan relawan dan UMKM lokal dalam proses produksi pangan.

“Relawan kami berasal dari warga sekitar dan UMKM. Mereka dilatih agar memahami cara produksi makanan sehat dan higienis,” jelas Kombes Pol Jannus.

Gagasan ini bagus di atas kertas, tetapi perlu pengawasan agar tidak berubah menjadi proyek ‘titipan’ atau perekrutan semu. Program sosial yang melibatkan dana publik seharusnya membuka rekrutmen secara transparan, bukan melalui jalur tertutup atau kelompok tertentu.



3.640 Anak Sekolah, Angka yang Harus Diverifikasi

Menurut data Polda Jambi, hingga saat ini 3.640 anak dari 20 sekolah telah menjadi penerima manfaat program ini. Menu makanan disusun oleh ahli gizi dengan kandungan yang disesuaikan berdasarkan usia dan kebutuhan.

Namun, publik juga berhak tahu: Apakah semua sekolah penerima benar-benar menerima layanan setiap hari? Bagaimana mekanisme kontrol lapangan terhadap kualitas makanan dan jumlah distribusi? Apakah ada laporan audit dari BKKBN, BPOM, atau Dinas Kesehatan daerah?

Tanpa data terbuka, angka “3.640 anak” bisa menjadi klaim sepihak yang sulit diverifikasi.

Potensi Teladan Nasional, Tapi Wajib Bebas Korupsi

Jika dijalankan dengan benar, SPPG bisa menjadi model nasional pemberdayaan Polri untuk kesehatan masyarakat. Namun, jika pengawasan longgar, proyek seperti ini justru bisa menjadi lahan subur bagi penyimpangan dana, mark-up pengadaan, atau praktik nepotisme.

Polda Jambi patut diapresiasi karena berani memulai langkah besar ini. Tetapi apresiasi harus dibarengi dengan pengawasan. Program gizi anak bukan sekadar tentang makanan, melainkan soal kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kepada rakyat.

Publik menunggu bukti nyata bahwa dapur SPPG benar-benar menghasilkan manfaat, bukan sekadar “dapur basah” bagi segelintir pihak.

Langkah yang seharusnya diambil antara lain: Publikasi terbuka soal anggaran, nilai proyek, dan kontraktor pelaksana. Audit independen berkala yang bisa diakses publik.

Pelibatan masyarakat dan media untuk memantau distribusi dan dampak program. Jika itu dilakukan, SPPG bukan hanya akan memberi makan anak-anak sekolah, tapi juga menghidupkan kembali kepercayaan rakyat terhadap institusi Polri.Semoga. (J24-Berbagaisumber/AsenkLeeSaragih)