Sudirman

Jambi, J24 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026 tetap dibayarkan penuh tanpa pemotongan, meski APBD tahun depan mengalami tekanan akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, pada Kamis (20/11/2025) menyampaikan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi telah menyepakati TPP ASN tidak akan dikurangi dalam kondisi anggaran apa pun.

“Sudah didiskusikan oleh Banggar bahwa itu adalah upaya terakhir. Bahkan sempat diputuskan oleh Banggar juga untuk tidak melakukan pemotongan TPP ASN 2026,” ujar Sudirman.

Dana Transfer Dipangkas Rp1,5 Triliun

APBD Provinsi Jambi tahun 2026 diproyeksikan tidak menggembirakan karena dana transfer dari pusat turun hingga Rp1,5 triliun, lebih besar dari perkiraan sebelumnya yang hanya sekitar Rp1 triliun. Penurunan tersebut menjadi tantangan utama dalam penyusunan anggaran daerah.

Menurut Sudirman, keputusan mempertahankan TPP selaras dengan arahan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta daerah tidak melakukan pemotongan. Hal ini mempertimbangkan kondisi mayoritas ASN yang telah mengagunkan gaji mereka ke bank.

“ASN kita itu gajinya sudah dijaminkan ke bank, sehingga TPP menjadi semangat mereka bekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan mempertahankan TPP juga merupakan instruksi langsung gubernur sebagai wujud komitmen meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemprov Jambi.

TPP yang diterima ASN selama ini dihitung berdasarkan capaian kinerja bulanan. Sudirman menjelaskan, berdasarkan perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), besaran TPP yang dialokasikan Pemprov Jambi masih berada pada kisaran 70 persen dari batas maksimal yang diperbolehkan.

“TPP yang diberikan pemerintah kepada ASN masih jauh dari batas maksimal. Jadi tidak membebani jika dikaitkan dengan pendapatan ASN,” katanya.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi mencatat jumlah PNS dan PPPK di daerah tersebut mencapai 12.761 orang. Pemprov menegaskan komitmennya untuk mempertahankan alokasi anggaran TPP dalam APBD 2026 guna menjaga stabilitas kinerja ASN dan memastikan layanan publik tetap optimal.(J24-AsenkLee)