Jambi, J24-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan sekaligus teguran kepada kepala daerah soal penggunaan anggaran yang efisien untuk kepentingan rakyat. Penggunaan anggaran oleh kepala daerah selama ini cenderung kepada program seremoni belaka yang tak berdampak langsung kepada kepentingan masyarakat.

Kepala daerah selama ini, melakukan penyimpangan penggunaan anggaran kepada yang tak penting, seperti belanja pegawai yang tak penting. Sementara kebutuhan mendasar masyarakat baik soal infrastruktur, pangan belum terakomodasi oleh pemerintah daerah. 

Berkaca dari kondisi itu, Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendorong efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan mengalihkan dana tersebut untuk program prioritas yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, bukan pemotongan semata. 

Dia menekankan agar pemerintah daerah (Pemda) melakukan penghematan melalui pengurangan biaya perjalanan dinas dan rapat yang tidak perlu, dan mengalihkan dana ke program seperti peningkatan pertanian, kesehatan, dan jaring pengaman sosial. 

Mendagri Tito Karnavian juga mendorong inovasi daerah, seperti yang dilakukan Pemprov Kepulauan Riau untuk ekspor hortikultura, agar pembangunan tetap berjalan meskipun ada dinamika TKD. 

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi dinamika TKD. Dalam arahannya, ia mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda).

Hal tersebut diperlukan agar setiap kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif di daerah meski di tengah pengalihan TKD.

"Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika Transfer ke Daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat," tegas Tito.

Arahan tersebut disampaikan Mendagri kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/9/2025) lalu.

Dia juga telah berkoordinasi dengan Menkeu agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan demikian, pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai Undang-Undang (UU), termasuk menyangkut pelayanan dasar.

Tito memaparkan setidaknya terdapat empat langkah yang harus diperhatikan pemda. Pertama, melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor.

Kedua, menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti adanya pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Kemudian pemda juga dapat menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan berusaha dan mendorong efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.

Ketiga, Tito meminta pemda memanfaatkan program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, sinergi dengan agenda nasional akan memperkuat pembangunan daerah.

Keempat, mendorong lahirnya inovasi dan terobosan kreatif di setiap daerah. Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. Inovasi tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperluas akses pasar internasional.

"Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," tandasnya.

Sebagai informasi, forum konsinyering tersebut dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri pada tahun 2026 berlangsung secara komprehensif. Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Sikap Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi protes sejumlah gubernur terkait pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, keberatan dari para kepala daerah merupakan hal yang wajar, namun pemerintah pusat tetap menekankan pentingnya disiplin anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.

“Jadi ya semuanya kalau dipotong anggarannya pasti protes. Saya bilang, pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus otomatis pajaknya naik. Nanti kita lihat,” kata Purbaya usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025) lalu.

Purbaya menekankan agar para kepala daerah memastikan penyerapan anggaran dilakukan secara optimal, tepat waktu, dan tanpa kebocoran. Jika hal itu tercapai, pemerintah pusat berkomitmen mengupayakan tambahan anggaran melalui pembahasan dengan DPR.

“Saya pesan ke mereka, pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan enggak ada yang bocor. Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan [bisa] minta ke DPR untuk menambah,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, selama ini persoalan efektivitas anggaran menjadi hambatan utama dalam memberikan tambahan alokasi ke daerah. “Ketika itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. Mereka juga setuju,” ujarnya.

Meskipun ada protes, tetapi Purbaya menyebut telah ada sinyal kesepahaman dengan para gubernur. Ia menilai daerah juga memahami bahwa pemangkasan sementara dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional, sembari menunggu perbaikan penerimaan negara.

“Kira-kira sinyalnya seperti itu. Harusnya kalau bagus selama ini [serapan anggaran], juga enggak akan ditarik ke atas ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” tandas Purbaya.

Poin-poin Sikap Pemangkasan TKD

Efisiensi Anggaran: Mendagri menekankan pentingnya efisiensi anggaran di daerah, bukan hanya sekadar memangkas anggaran.

Program Prioritas: Dana hasil efisiensi seharusnya dialihkan ke program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.

Meminta kepala daerah untuk mengurangi biaya perjalanan dinas dan rapat yang tidak perlu. Mendagri mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil melakukan efisiensi Rp462 miliar dan mengalihkan dana untuk membangun sistem irigasi demi membantu petani, menurut CNBC Indonesia.

Mendorong daerah untuk berinovasi dan melakukan terobosan kreatif, contohnya Pemprov Kepulauan Riau yang membuka peluang ekspor hortikultura.

Menekankan pentingnya peran pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri terhadap Pemda dalam menyikapi dinamika TKD. (J24-Berbagaisumber/ AsenkLeeSaragih)