Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Muarojambi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) II, H. Sulaiman dan dihadiri oleh perwakilan dinas terkait.
Dalam pembahasannya, Sulaiman menekankan pentingnya regulasi yang mengatur tata kelola kawasan permukiman secara terarah, termasuk penguatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
"Ada sejumlah poin krusial yang dibahas, khususnya soal penataan kawasan permukiman dan optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten dalam menyediakan fasilitas pendukung," tegas Sulaiman.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD berharap kedua Ranperda ini menjadi landasan hukum yang kokoh dalam pembangunan kawasan perumahan yang layak, tertata, dan berkelanjutan di Kabupaten Muarojambi.
"Ranperda ini bukan hanya soal regulasi, tapi juga bagian dari upaya menciptakan hunian yang manusiawi serta menarik bagi iklim investasi di sektor properti," pungkasnya.
Dengan selesainya pembahasan di tingkat komisi, Ranperda ini akan dilanjutkan ke tahap evaluasi akhir sebelum disahkan menjadi Perda. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengimplementasikannya demi percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas permukiman warga. (J24/Red).
0Komentar