Rombongan Komisi V DPR RI disambut langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi.
Anggota Komisi V DPR RI, Haji Bakri, mengatakan peninjauan dilakukan karena keberadaan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Kami dari DPR RI sangat berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah membantu. Kami juga akan terus memperjuangkan program APBN untuk Jambi. Saat ini yang sudah berjalan di antaranya program dari BWSS, irigasi, dan jalan,” ujar Bakri, Kamis (29/1/2026).
Terkait kendala pembangunan, Bakri berharap tidak ada hambatan berarti. Ia menyebutkan berdasarkan penjelasan pihak kontraktor, pengerjaan masih dapat diselesaikan tepat waktu. "Tadi kami tanyakan, kata kontraktor tidak ada masalah. Namun tetap perlu perlakuan khusus karena waktu tinggal sekitar lima bulan,” jelasnya.
Politisi Partai PAN ini menambahkan, pihaknya juga akan meminta Kementerian PUPR untuk melakukan pengawasan lebih ketat mengingat Sekolah Rakyat direncanakan akan diluncurkan Presiden pada Juli mendatang.
Menurut Bakri, Provinsi Jambi mendapatkan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 446 miliar.
Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi V DPR RI terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi. "Sekolah rakyat ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat kurang mampu. Daya tampungnya mencapai 1.080 orang siswa, sehingga banyak anak dari desil satu bisa tertampung,” kata Maulana.
Ia menjelaskan, saat ini proses seleksi calon peserta didik sedang berlangsung. Sekolah Rakyat tersebut nantinya dilengkapi fasilitas pendidikan dan asrama yang layak, sehingga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Kota Jambi.
“Saya sangat berterima kasih kepada Komisi V DPR RI atas berbagai bantuan, baik Sekolah Rakyat, bedah rumah, maupun pembangunan infrastruktur,” pungkas alumni Universitas Pakuan Bogor Jawa Barat Program S3 ini.
Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Kementerian Pekerjaan Umum, Jonny Zainuri Echsan, mengatakan kunjungan DPR RI menjadi dorongan penting agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat diselesaikan tepat waktu, biaya, dan mutu.
“Target kami bulan Juni 2026 ini sudah selesai sehingga bisa digunakan untuk tahun ajaran baru, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk membuka Sekolah Rakyat di Indonesia,” ujarnya.
Jonny mengakui progres pembangunan sempat tertinggal dari jadwal, namun kini terus dikejar dengan penambahan peralatan dan percepatan pekerjaan. Saat ini sudah ada empat alat tiang pancang, meski satu sempat rusak dan dua lainnya masih dalam perjalanan. Kami optimistis target penyelesaian bisa tercapai,” tutupnya. (J24/Red).

0Komentar