Jambi, J24 – Ketika keuangan Provinsi Jambi sedang “seret napas” akibat dana transfer pusat belum sepenuhnya cair, tercatat kurang salur sebesar Rp81 miliar, justru muncul kabar mencengangkan dari Gedung Wakil Rakyat di Telanaipura Kota Jambi.

Bukan tentang terobosan kebijakan atau langkah penyelamatan fiskal, melainkan tentang rehabilitasi ruang kerja DPRD Provinsi Jambi yang menelan anggaran hampir Rp1,8 miliar dari APBD 2025.

Data resmi dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP mencatat dua paket pekerjaan besar:

Rehabilitasi Ruang Kerja Ketua DPRD: Rp498.400.000,00

Rehabilitasi Ruang Komisi DPRD: Rp1.324.762.000,00

Totalnya mencapai Rp1.823.162.000,00 — angka fantastis di tengah situasi fiskal yang sedang kritis.

Langkah ini sontak menuai gelombang kritik. Ketua Masyarakat Pemerhati Reformasi Jambi (MPRJ), Bob To, menilai DPRD Jambi telah kehilangan arah dan moral sebagai lembaga representasi rakyat.

“DPRD Jambi tampaknya sudah lupa siapa yang mereka wakili. Di saat rakyat menjerit harga bahan pokok dan jalan rusak di mana-mana, mereka malah sibuk mempercantik ruang kerja,” tegas Bob To, Jumat (24/10/2025).

Ia menyoroti betapa paradoksnya kebijakan itu dibanding semangat efisiensi yang terus digaungkan pemerintah pusat.

“Ini hasil dari studi tiru miliaran rupiah yang tak jelas manfaatnya. Sekarang, hasilnya: kantor lebih indah, rakyat makin susah,” sindirnya pedas.

Menurutnya, langkah DPRD tersebut adalah potret kemunduran moral pejabat publik dan bentuk nyata ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat.

“Efisiensi itu perintah, bukan pilihan. Kalau dewan sibuk memperindah ruangan di saat keuangan defisit, itu bukan pembangunan, itu pemborosan yang dibungkus formalitas,” ujarnya tajam.

Bob To pun mengingatkan masyarakat agar tidak lagi tertipu wajah manis dan uang recehan menjelang pemilu.

“Jangan jual suara karena uang Rp50 ribu atau Rp100 ribu. Lihat hasilnya sekarang, wakil rakyat hidup nyaman di ruang baru, sementara rakyat tetap berjuang di jalan berlubang,” katanya.

Kebijakan rehabilitasi ruang DPRD ini kini menjadi cermin buram tata kelola anggaran daerah, di mana kenyamanan pejabat tampak lebih penting daripada kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara itu, publik menunggu penjelasan resmi dari DPRD Provinsi Jambi atas penggunaan anggaran yang dianggap tidak memiliki urgensi di tengah krisis fiskal daerah.(J24-Tim)