Jakarta, J24 - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai mengguncang internal Kementerian Keuangan lewat serangkaian kebijakan tegas. Fokus utama: menertibkan oknum diperpajakan dan bea cukai yang selama ini jadi sorotan publik.

Dari pemecatan massal hingga jalur WhatsApp aduan langsung ke menteri, Purbaya ingin menunjukkan bahwa pembersihan sistem tidak bisa ditawar lagi.

“Laporan itu kadang betul, kadang salah. Tapi saya buka channel langsung ke menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ,” ujar Purbaya Ydhi Sadewa di Tanjung Priok Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Berikut tiga langkah utama Menkeu dalam bersih-bersih instansi keuangan negara:

Dalam gebrakan pertamanya, Purbaya membuka saluran WhatsApp resmi untuk menerima langsung keluhan masyarakat soal oknum pajak dan bea cukai. “Untuk Bea Cukai dan Pajak, dua nomor WA terpisah. Mungkin besok saya launch,” katanya.

Langkah ini diambil karena masyarakat selama ini mengaku kesulitan melapor langsung ke pimpinan. Dengan sistem ini, diharapkan pengawasan publik akan lebih cepat dan efektif.

Langkah kedua adalah pembersihan internal di Ditjen Pajak. Sejak Mei 2025, 26 orang pegawai telah dipecat karena menerima uang di luar haknya. Ya dipecat. Yang enggak bisa diampuni, ya langsung out. Biar aja,” ujar Purbaya tegas.

Purbaya Yudhi Sadewa juga memperingatkan pegawai lainnya untuk tidak main-main dengan integritas lembaga, karena kepercayaan wajib pajak harus dijaga. Sekarang bukan waktunya main-main lagi,” tandasnya.

Gebrakan ketiga datang dari aksi langsung ke lapangan. Menkeu melakukan sidak dadakan ke Pelabuhan Tanjung Priok dan ke Kudus, Jawa Tengah. Tujuannya: memastikan prosedur pengawasan barang impor dan cukai benar-benar dijalankan sesuai aturan.

Pak Dirjen, kalau orangnya berkeliaran, besok dia impor ilegal lagi,” ujar Purbaya memberi peringatan keras kepada Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama.

Sebagai bentuk konkret, dibentuklah Satgas Pemberantasan Barang Ilegal yang mulai aktif sejak Juli 2025. Langkah-langkah Purbaya ini datang di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pajak dan bea cukai.

Gebrakan ini di nilai sebagai momentum penting untuk membuktikan bahwa pemerintah tak hanya janji, tapi juga aksi. Dengan membuka kanal langsung ke masyarakat, mempercepat tindakan pemecatan, dan memperkuat pengawasan di lapangan, Purbaya jelas ingin mengembalikan wibawa dan integritas Kementerian Keuangan di mata rakyat. (J24/Red).