Minim Anggaran, Pemerintahan Walikota Sungaipenuh Alfin di Persimpangan Jalan

Sungaipenuh, J24-Pemerintahan Wali Kota Sungaipenuh, Alfin, dinilai tengah berada di ujung tanduk. Roda birokrasi nyaris lumpuh akibat keterbatasan anggaran dan minimnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Informasi yang diterima wartawan menyebutkan, alokasi anggaran operasional untuk OPD telah mengalami pemangkasan efisiensi sebanyak dua kali, dengan total pengurangan mencapai 75 persen. Akibatnya, hanya tersisa 25 persen dari pagu anggaran awal, yang jelas tidak cukup untuk menopang aktivitas pemerintahan secara optimal.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain jumlahnya yang kecil, kebocoran PAD pun diduga masih sangat besar. Sayangnya, hingga kini tidak terlihat upaya signifikan dari Wali Kota Alfin untuk melakukan pembenahan.

Seiring dengan kebijakan efisiensi nasional yang digalakkan Presiden Prabowo, pemerintah daerah diharapkan mampu mandiri secara fiskal. Targetnya, daerah tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat, melainkan bisa mengoptimalkan potensi lokal demi membiayai belanja daerah.

Namun demikian, kondisi Kota Sungai Penuh menunjukkan sebaliknya. Pemerintah daerah tampak belum siap menghadapi tantangan kemandirian fiskal.

“Dengan adanya program efisiensi dari Presiden Prabowo, mau tidak mau Pemkot Sungai Penuh harus berbenah dan mandiri secara keuangan,” ujar Hendri, warga Kota Sungai Penuh, kepada Warta Satu, Selasa (6/8/2025).

Menurutnya, Pemkot harus menggerakkan seluruh OPD untuk menggali sumber PAD secara maksimal. Potensi dari retribusi parkir, pasar, pajak reklame, pariwisata, dan lainnya perlu dioptimalkan agar keuangan daerah tetap terjaga.

“Artinya, Wali Kota Alfin harus mampu menggerakkan OPD untuk mencari dan meningkatkan PAD. Jangan terus-menerus bergantung pada pusat,” tegasnya.

Namun Hendri mengaku pesimis. Ia menilai, hingga memasuki semester kedua pemerintahan, belum terlihat gebrakan dari Wako Alfin dalam mengatasi kebocoran PAD, apalagi menaikkan pendapatan daerah.

“Pemerintahan ini sudah berjalan enam bulan, jangankan menaikkan PAD, membenahi yang bocor saja belum mampu,” pungkasnya. (J24-WS)

BERITA LAINNYA